Bukan Kemiskinan, Ternyata Ini Kerawanan Utama Terjadinya Politik Uang

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 31 Juli 2026 - 22:54 WIB

Jakarta, VIVA – Peneliti, pakar strategi digital, dan Chairman Lucidium AI, Yoyo Budianto, memperkenalkan Indeks Kerentanan Serangan Fajar (IKSF/DAVI), sebuah instrumen kuantitatif yang dirancang untuk mengukur dan memetakan kerawanan politik uang hingga tingkat kelurahan.

Indeks tersebut dipublikasikan dalam makalah ilmiah berjudul Formulating the Dawn Attack Vulnerability Index (DAVI/IKSF) in Indonesian Legislative Elections melalui Social Science Research Network (SSRN).

Studi ini menantang keyakinan yang selama ini dianggap sebagai penjelasan utama politik uang, yakni bahwa praktik tersebut terutama dipicu oleh kemiskinan.

Dengan menerapkan IKSF pada dua kota yang memiliki tingkat kemiskinan rendah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, penelitian ini menemukan bahwa 63 dari 119 kelurahan berada pada kategori rawan tinggi hingga sangat tinggi, dengan rata-rata skor kerentanan 3,08 pada skala 5.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerawanan politik uang lebih dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti ketatnya persaingan antarcalon legislatif dalam partai yang sama, tipisnya margin kemenangan, serta kuatnya jaringan broker politik di tingkat lokal.

“Selama ini kita menjelaskan politik uang dengan satu kalimat yang keliru: orang miskin mudah dibeli. Data menunjukkan persoalannya jauh lebih kompleks. Yang mendorong serangan fajar bukan semata kemiskinan, tetapi desain kompetisi politik yang menciptakan insentif untuk membeli suara. Karena itu praktik ini tetap hidup, bahkan di kota-kota yang relatif makmur,” ujar Yoyo Budianto.

Menurut Yoyo, salah satu persoalan mendasar dalam pengawasan politik uang adalah masih minimnya instrumen yang mampu mengidentifikasi kerawanan pada level mikro.

Selama ini, berbagai indikator pengawasan umumnya berhenti pada tingkat kabupaten atau kota, sehingga kantong-kantong kerawanan di tingkat kelurahan sulit terdeteksi.

IKSF dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan pendekatan berbasis data yang memungkinkan pengawas pemilu memetakan wilayah prioritas secara lebih presisi.

“Yang tidak bisa diukur tidak bisa dikelola. IKSF dirancang sebagai instrumen deteksi dini agar sumber daya pengawasan dapat difokuskan pada wilayah yang benar-benar berisiko,” tambahnya.

Selain memperkenalkan model pengukuran baru, penelitian ini juga menawarkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integritas pemilu di Indonesia, antara lain mengevaluasi desain sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang mendorong kompetisi internal antarcalon.