Defisit APBN Melebar di Awal Tahun, Bos Danantara Ungkap karena Pola Belanja Pemerintah Diubah

• 

• Bisnis

Sabtu, 13 Juni 2026 - 16:19 WIB

Jakarta, VIVA – Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN per akhir Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Angka itu disebut-sebut sebagai defisit kuartal pertama tertinggi dalam sejarah, karena biasanya APBN masih surplus di awal tahun.

Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan defisit APBN kuartal I 2026 yang menjadi sorotan publik bukan tanda pemerintah kehilangan kendali. Pelebaran defisit itu sebagai hasil strategi yang direncanakan, yaitu memindahkan kebiasaan belanja negara dari ujung tahun ke awal tahun.

“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” kata Dony. “Ini juga perlu diluruskan, termasuk kepada pengamat, kepada ekonom, dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Dony dikutip dari keterangannya, Sabtu, 13 Juni 2026.

Dony menjelaskan, selama bertahun-tahun belanja pemerintah menumpuk di penghujung tahun. “Dulu itu bulan November, Desember, dipusatkan belanja. Tetapi kalau dilakukan di akhir, dampak ekonominya sangat pendek dirasakan,” ujarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sengaja membalik pola tersebut. Belanja dioptimalkan sejak awal tahun agar multiplier effect-nya terasa sepanjang tahun. Konsekuensinya, pengeluaran keluar lebih dulu sementara pendapatan belum masuk penuh, sehingga defisit kuartal pertama otomatis tampak lebar.

Untuk menjelaskannya, ia memakai ilustrasi sederhana.

“Misalkan kita punya belanja seribu. Mau dipakai di awal, di tengah, atau di akhir, jumlahnya akan sama, tetap seribu. Kalau di ujung, dampaknya sangat pendek kita rasakan. Kalau dioptimalkan di awal, dampaknya akan lebih panjang. Tapi total belanjanya sama,” katanya.

Ia menambahkan, tren penerimaan sudah mulai menyusul. “Kuartal kedua ini justru terjadi peningkatan pendapatan dari sisi pajak kita yang cukup signifikan,” ujarnya.

Dony juga menjawab kekhawatiran bahwa pemerintah akan terus menggenjot belanja hingga utang membengkak dan Indonesia “makin tekor”. Menurutnya, kekhawatiran itu mengabaikan fakta paling dasar dari rezim fiskal Indonesia.

“Belanja kita itu ada limitnya. APBN kita ada batasnya, dan itu diputuskan atas persetujuan DPR. Jadi tidak bisa tiba-tiba pemerintah belanja suka-sukanya. Apalagi rezim fiskal kita mengenal batas, tidak boleh lebih dari 3 persen. Jadi impossible,” tegasnya.