Deretan Kementerian/Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran 2026

Jakarta, VIVA – Sejumlah kementerian/lembaga meminta tambahan anggaran dalam rapat kerja bersama DPR RI. Adapun kementerian/lembaga itu sebagai mitra kerja komisi DPR RI menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2026.

Alasannya, pagu indikatif beberapa Kementerian/lembaga di tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Maka itu, kementerian/lembaga meminta penambahan anggaran untuk melakukan tugas dan program di lingkungannya, maupun mendukung asta cita Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan rangkuman VIVA, berikut daftar kementerian/lembaga yang meminta tambahan anggaran 2026:

1. Kementerian Pekerjaan Umum

Pagu anggaran: Rp 70,85 triliun
Usulan tambahan: Rp 68,88 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 139,73 triliun

2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

Pagu anggaran: Rp 1,59 triliun
Usulan tambahan: Rp 1,77 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 3,36 triliun

3. Kementerian Perhubungan

Pagu anggaran: Rp 24,4 triliun
Usulan tambahan: Rp 13,25 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 37,66 triliun

4. Kementerian BUMN

Pagu anggaran: Rp 150 miliar
Usulan tambahan: Rp 454 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 604 miliar

5. Kementerian Transmigrasi

Pagu anggaran: Rp 1,9 triliun
Usulan tambahan: Rp 329 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 2,23 triliun

6. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pagu anggaran: Rp 1,82 triliun
Usulan tambahan: Rp 48,02 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 49,85 triliun

7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pagu anggaran: Rp 1,89 triliun
Usulan tambahan: Rp 1,66 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 3,55 triliun

8. Kementerian PPN/Bappenas

Pagu anggaran: Rp 764,48 miliar
Usulan tambahan: Rp 2 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 2,77 triliun

9. Kemenko Bidang Pangan

Pagu anggaran: Rp 137 miliar
Usulan tambahan: Rp 272,99 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 410 miliar

10. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Pagu anggaran: Rp 115,71 miliar
Usulan tambahan: Rp 200,21 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 315,93 miliar

11. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat

Pagu anggaran: Rp 223,93 miliar
Usulan tambahan: Rp 276,19 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 500,13 miliar

12. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan

Pagu anggaran: Rp 126,59 miliar
Usulan tambahan: Rp 602,24 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 728,83 miliar

13. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Pagu anggaran: Rp 106,89 miliar
Usulan tambahan: Rp 207,21 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 314,11 miliar

14. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pagu anggaran: Rp 124,63 miliar
Usulan tambahan: Rp 100,60 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 225,24 miliar

15. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pagu anggaran: Rp 33,65 triliun
Usulan tambahan: Rp 71,11 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 104,76 triliun

16. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Pagu anggaran: Rp 7,7 triliun
Usulan tambahan: Rp 3,63 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 11,33 triliun

17. Kementerian Pertanian

Pagu anggaran: Rp 13,75 triliun
Usulan tambahan: Rp 30,89 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 44,64 triliun

18. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Pagu anggaran: Rp 428,46 miliar
Permintaan tambahan anggaran menjadi: Rp 2,34 triliun

19. Kementerian Pertahanan

Pagu anggaran: Rp 167,4 triliun
Usulan tambahan: Rp 17 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 184,4 triliun

20. Kementerian Dalam Negeri

Pagu anggaran: Rp 3,24 triliun
Usulan tambahan: Rp 3,14 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 6,39 triliun

21. Kementerian Komunikasi dan Digital

Pagu anggaran: Rp 7,72 triliun
Usulan tambahan: Rp 12,61 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 20,33 triliun

22. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Pagu anggaran: Rp 12,53 triliun
Usulan tambahan: Rp 14,99 miliar
Total usulan anggaran di 2026: Rp 12,55 triliun

23. Kementerian PAN-RB

Pagu anggaran: Rp 208,15 miliar
Usulan tambahan: Rp 314,74 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 522,90 miliar

24. Kementerian Kehutanan

Pagu anggaran: Rp 4,93 triliun
Usulan tambahan: Rp 2,29 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 7,22 triliun

25. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pagu anggaran: Rp 3,61 triliun
Usulan tambahan: Rp 23,09 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 26,71 triliun

26. Kementerian UMKM

Pagu anggaran: Rp 196,6 miliar
Usulan tambahan: Rp 525,4 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 722 miliar

27. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Pagu anggaran: Rp 79,4 miliar
Usulan tambahan: Rp 16,02 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 16,10 triliun

28. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pagu anggaran: Rp 5,05 triliun
Usulan tambahan: Rp 16,13 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 21,18 triliun

29. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pagu anggaran: Rp 199 miliar
Usulan tambahan: Rp 991,9 miliar
Total permintaan anggaran: Rp 1,19 triliun

30. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pagu anggaran: Rp 878,04 miliar
Permintaan tambahan anggaran: Rp 1,34 triliun

31. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Pagu anggaran: Rp 109,6 triliun
Usulan tambahan: Rp 63,7 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 173,4 triliun

32. Kejaksaan Agung

Pagu anggaran: Rp 8,9 triliun
Usulan tambahan: Rp 18,5 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 27,4 triliun

33. Mahkamah Konstitusi
Permintaan tambahan anggaran: Rp 130,9 miliar

34. Komisi Yudisial

Pagu indikatif: Rp 82,6 miliar
Permintaan tambahan anggaran: Rp 277,3 miliar

35. Badan Pusat Statistik

Pagu indikatif: Rp 3,69 triliun
Usulan tambahan: Rp 4,91 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 8,6 triliun

36. Badan Gizi Nasional 

Pagu indikatif: Rp 217 triliun
Usulan tambahan: Rp 118 triliun
Total permintaan anggaran: Rp 335 triliun