Desk Ketanagakerjaan Polri Dinilai sebagai Wujud Keberpihakan pada Buruh

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 16 September 2026 - 16:30 WIB

Jakarta, VIVA – Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai langkah strategis yang bukan semata-mata inovasi prosedural. Desk tersebut disebut sebagai komitmen nyata Polri dalam menegakan hukum di sektor ketenagakerjaan.

"Desk ini merupakan konkretisasi nyata dari komitmen Polri dalam menegakkan hukum di sektor ketenagakerjaan, yang pada saat yang sama mencerminkan komitmen moral institusi untuk berpihak pada nasib para buruh domestik serta mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan industri dalam negeri," ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 September 2026.

Boni mengatakan bahwa langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memperketat pengawasan impor ilegal dan membentuk Desk Ketenagakerjaan merupakan sinyal penting bahwa negara mulai mengambil posisi yang lebih tegas dalam melindungi industri dan tenaga kerja domestik.

Polri dinilai berkomitmen terhadap perlindungan industri tekstil nasional dari gempuran impor ilegal lewat operasi lintas lembaga.

"Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam melindungi industri tekstil nasional dari gempuran impor ilegal melalui operasi lintas lembaga, pengetatan pintu masuk, hingga pembentukan Desk Ketenagakerjaan," kata Boni.  

Sebagai informasi, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) di Kabupaten Sukabumi pada Senin, 14 September 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan tegas yang langsung menyasar akar masalah industri tekstil nasional, yak i impor ilegal yang selama ini dibiarkan menggerogoti daya saing produk lokal.

Sigit menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat secara menyeluruh, mulai dari pintu masuk pelabuhan, pemeriksaan kelengkapan dokumen impor, hingga pemantauan peredaran barang di pasar domestik.  

Kapolri mengidentifikasi tiga ancaman utama yang secara bersamaan menekan industri tekstil nasional, yakni peredaran barang impor ilegal secara masif, tekanan ekonomi global yang kian berat, dan lonjakan impor secara umum yang tidak terkendali.

Ketiganya, menurut Sigit, harus ditangani secara simultan melalui pendekatan lintas kementerian dan lintas lembaga.

Di luar isu impor ilegal, Kapolri Sigit juga menyoroti peran baru Polri yang semakin relevan dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional: kehadiran Desk Ketenagakerjaan.