Dongkrak Lifting, Bahlil Bakal Percepat Proses Perizinan Bagi KKKS Migas

• 

• Bisnis

Rabu, 30 Juli 2025 - 20:00 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bakal mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang kini masih dalam proses pengurusan.

Dia menjelaskan, tujuannya demi mencapai target lifting migas yang dipatok dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, sekaligus sebagai program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan energi.

"Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil dalam keterangannya, Rabu, 30 Juli 2025.

Dia mengaku ingin mengoptimalkan potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada, supaya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting.

Karena sampai saat ini, dari 128 cekungan yang ada di Indonesia baru 20 cekungan saja yang berproduksi, dan mengindikasikan masih banyaknya potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Selain itu, Bahlil juga mengakui bahwa masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun nyatanya tidak berjalan.

Karenanya, sesuai arahan dari Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan KKKS, untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting.

Hal itu bahkan termasuk mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya.

"Saya akan turun membantu untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak, maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi," ujarnya.

Diketahui, Bahlil beserta para pimpinan KKKS juga menandatangani 'Piagam SIAP Selamat', yang menegaskan komitmen dan kepatuhan KKKS untuk menjalankan operasional hulu migas dengan standar operasional dan keselamatan yang tinggi serta menerapkan prinsip good governance.