1 day ago
6
Jakarta, VIVA - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai merespon cepat situasi konflik keamanan yang terjadi di wilayah Papua Tengah beberapa waktu ini. Yorrys menyerap aspirasi berbagai kalangan yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua Tengah, Kepala BIN serta Danrem 173.
Menurut Yorrys, eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang semakin meningkat, telah berdampak pada situasi sosial kemasyarakatan yang tidak kondusif.
Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah tersebut, eskalasi kekerasan antara aparat keamanan dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang semakin meningkat, telah berdampak pada situasi sosial kemasyarakatan yang tidak kondusif.
“Konflik bersenjata di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniyai, dan Dogiyai, menyebabkan masyarakat berada dalam ketakutan. Fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit pun cenderung lumpuh,” kata Yorrys melalui keterangannya pada Kamis, 5 Juni 2025.
Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua, Yorrys Raweyai
Anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah ini mengatakan masyarakat hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran akibat konflik tersebut. Mereka tidak hanya takut akan kehilangan nyawa, tapi juga masa depan yang tidak menentu akibat anak-anak yang sulit memperoleh pendidikan dan pembelajaran di tengah bising suara senjata yang bersahutan.
Dengan pertemuan dengan beberapa unsur Pemerintah Daerah Papua Tengah tersebut, Yorrys menilai konflik saat ini yang terjadi di wilayah Papua adalah akumulasi dari berbagai persoalan yang sudah berlangsung sekian lama. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup masih rendah, tingkat kesejahteraan masih minim, kualitas pendidikan dan kesehatan yang memprihatinkan dan lainnya.
“Secara umum, banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Papua pasca pemekaran. Pemerataan kesejahteraan, pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini tidak merasakan kesamaan hidup di wilayah NKRI, adalah persoalan akut yang memerlukan solusi cepat,” ungkap Yorrys.
Kata dia, pemekaran daerah di Tanah Papua sejatinya menjadi solusi efektif untuk membuka isolasi dalam rangka membangun peradaban. Bukan sebaliknya, menimbulkan masalah baru dan beban bagi masa depan Papua.
Adapun, Yorrys menyoroti pola pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat yang dianggap perlu melibatkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat Papua. “Penambahan aparat non-organik seharusnya berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pemerintah daerah, sebab mereka lah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat,” jelas Yorrys.
Atas dasar itu, Yorrys berharap seluruh unsur pemerintahan daerah bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi dalam menangani masalah Papua Tengah. Yorrys juga berharap atas dasar kolaborasi tersebut, unsur pemerintahan daerah dapat memberikan masukan yang terbaik bagi pemerintah pusat.
Di samping itu, Yorrys juga menekankan pentingnya akselerasi kebijakan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat Papua. Meski demikian, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan Peraturan Daerah sebagai turunan dari UU Otonomi Khusus. Kata dia, dukungan sumber daya alam dan anggaran yang begitu besar, masa depan kesejahteraan di bidang pendidikan dan kesehatan bukan hal mustahil untuk diwujudkan.
“Melalui Perdasi dan Perdasus dan sinergi visi dan misi seluruh unsur pemerintahan daerah Papua Tengah, akan malahirkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Papua Tengah di bidang pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
“Secara umum, banyak persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Papua pasca pemekaran. Pemerataan kesejahteraan, pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini tidak merasakan kesamaan hidup di wilayah NKRI, adalah persoalan akut yang memerlukan solusi cepat,” ungkap Yorrys.
