DPR Bakal Panggil Trans7 Imbas Konten Diduga Lecehkan Pesantren: Media Jangan Kejar Rating dengan Perpecahan

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 15 Oktober 2025 - 18:34 WIB

JAkarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pihaknya akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta manajemen Trans7 terkait tayangan program yang diduga melecehkan pesantren dan para kiai.

“Kami akan panggil perwakilan dari Komdigi, KPI, dan Trans7 itu sendiri. Kita akan beraudiensi terkait persoalan ini karena isunya sudah cukup besar dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Cucun, dikutip dari tvOnenews, Rabu 15 Oktober 2025.

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap isu-isu yang menimbulkan keresahan publik. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang merasa tersinggung atas tayangan tersebut.

“Banyak sekali yang menyampaikan protes terhadap program itu. Maka kami berkewajiban menindaklanjuti agar tidak muncul kesalahpahaman yang lebih besar,” lanjutnya.

Cucun berharap semua pihak, terutama pelaku industri penyiaran, bisa mengambil pelajaran penting dari insiden ini. Ia menilai, penyiaran publik semestinya memberi manfaat dan menjaga kehormatan berbagai pihak, bukan justru menimbulkan kegaduhan.

“Perlu ada tindak lanjut yang konstruktif supaya hal seperti ini tidak menjadi preseden buruk bagi ekosistem penyiaran di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, politikus PKB tersebut mengingatkan bahwa media massa memiliki peran besar dalam membentuk opini publik dan menjaga persatuan. Ia menekankan agar lembaga penyiaran tidak mengorbankan etika hanya demi mengejar rating atau sensasi.

“Media seharusnya menjalankan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Di tengah situasi sosial yang dinamis seperti sekarang, media harus jadi penjaga perdamaian, bukan pemicu perpecahan,” ujarnya.

Cucun menambahkan, DPR akan memastikan pertemuan dengan pihak terkait menghasilkan keputusan yang bijak dan membangun. Ia menegaskan, kebebasan pers dan penyiaran tetap dijaga, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial.

“Jangan karena mau mengejar rating, lalu dibuatlah konten yang memecah belah. Itu yang tidak boleh. Kita akan bahas semuanya nanti dalam pertemuan dengan Komdigi, KPI, dan Trans7,” pungkasnya.