DPR: Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Ponpes Harus Ditindak Tegas!

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:20 WIB

Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren (ponpes) menjadi alarm keras bagi pemerintah. 

Kasus tersebut, kata Cucun harus disikapi dengan serius. Pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual harus ditindak tegas. 

“Ini harus disikapi dengan serius. Darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di ponpes, harus ditindak tegas,” kata Cucun dalam keterangannya, Jumat, 8 Mei 2026.

Cucun lantas menyoroti sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik, seperti kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati oleh pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, terdapat pula kasus dugaan kekerasan seksual di salah satu ponpes di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan pengajar sekaligus alumni pondok pesantren yang diduga mencabuli sedikitnya 17 santri laki-laki.

Melihat kasus-kasus tersebut, Cucun pun mendorong langkah pencegahan dan penegakan hukum bagi para pelaku.

“Penegakan hukum harus memberi sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, baik di pesantren, perguruan tinggi, maupun sekolah,” jelas Cucun.

Di samping itu, dia juga menekankan pentingnya negara menjamin perlindungan bagi korban, mulai dari perlindungan hukum, kesehatan fisik dan psikologis, hingga keamanan.

“Hak-hak pemulihan korban juga harus dipenuhi. Penegak hukum bersama instansi terkait harus memberikan perlindungan penuh kepada para korban dan keluarga mereka,” ucapnya.

Menurut dia, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak hanya menyangkut aspek pidana dan perlindungan anak, tetapi juga kredibilitas lembaga pendidikan keagamaan sebagai ruang pembinaan moral.

Oleh karena itu, sebagai bentuk pengawasan dewan, ia menyampaikan bahwa DPR RI melalui Komisi VIII dan Komisi X akan memanggil kementerian/lembaga terkait untuk membahas isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

“Kita akan membahas hal ini untuk mencari solusi darurat kekerasan seksual di lembaga pesantren dan lembaga pendidikan umum,” ujarnya.

Terkait ponpes, ia menyebut DPR juga akan meminta penjelasan terkait standar pembinaan pesantren mengintegrasikan aspek perlindungan santri sebagai bagian dari tata kelola lembaga, bukan hanya aspek kurikulum keagamaan.