20 hours ago
4
Jakarta, VIVA – DPR RI menggelar audiensi dengan Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo pada hari ini.
Audiensi ini digelar pasca program Xpose Uncensored milik Trans7 dinilai melecehkan pesantren dan kiai, terutama Ponpes Lirboyo.
Adapun dari pihak DPR dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsuridjal, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Maman Imanulhaq, Lalu Hadrian Irfani, Habib Syarief Muhammad, dan Oleh Soleh.
Ketua Umum Himpunan Alumni Santri (Himasal) Jabotabek, Agus Salim, mengatakan pihaknya datang ke DPR untuk mengadukan terkait konten program Xpose Trans7.
Agus menegaskan para santri tidak diajarkan untuk berdemo. Namun, konten Xpose Trans7 dinilai sudah di luar batas.
“Saya bersama rekan-rekan datang kemari ke rumah rakyat untuk mengadu santri itu sebenarnya tidak diajarkan untuk demo oleh kiai. Tapi ini sudah di luar batas, bukan kami suruh demo, bukan,” ujar Agus saat rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Oktober 2025.
Dia menyampaikan pihaknya menuntut keadilan bagi lembaga pendidikan berbasis agama, yakni pesantren. Pihaknya ingin negara turut bertanggung jawab kepada pesantren.
“Terus terang dari kami mulai datang ke pondok pesantren sampai kami punya cucu dan anak-anak di pondok pesantren, baru kali ini kami dapati penghinaan, pencacian fitnah yang sangat tinggi kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya pondok pesantren di Lirboyo,” kata Agus.
Dia menuturkan lembaga pesantren memiliki peran penting bagi negara. Menurutnya, pesantren telah mengajarkan anak-anak terkait adab, budi pekerti, serta rasa hormat kepada orang tua dan guru.
“Tapi sekarang kenyataannya mau dibawa kemana negara ini kalau sudah tidak ada pesantren,” katanya.
“Kalau sudah tidak ada pesantren, saya tidak bisa jamin bangsa Indonesia ini mau bagaimana ke depannya,” pungkas Agus.
tvOnenews.com/Syifa Aulia
DPR Nilai Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah jadi Kunci Penyerapan APBN 2026
Anggota DPR nilai pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam penyerapan APBN 2026. DPR menilai pemangkasan TKD merupakan langkah efisien pendistribusian anggaran.
VIVA.co.id
16 Oktober 2025
