DPR: Penyaluran Bansos yang Tepat Sasaran Ditentukan oleh Kualitas Data Kependudukan

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 30 Juli 2026 - 07:44 WIB

Jakarta, VIVA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI terus memperkuat sinergi dalam mempercepat digitalisasi perlindungan sosial melalui kegiatan Fasilitasi Jemput Bola Verifikasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Surakarta.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial disalurkan berdasarkan data kependudukan yang akurat melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan keberhasilan reformasi penyaluran bantuan sosial sangat ditentukan oleh kualitas data kependudukan yang terus diperbarui.

Menurutnya, selama ini proses penyaluran bansos masih menghadapi sejumlah kendala, seperti data yang belum mutakhir, proses administrasi yang panjang, serta koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya sinkron sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran.

"Melalui digitalisasi Perlinsos, pemerintah dapat meningkatkan kualitas penargetan bantuan sosial, memperkuat transparansi, memangkas proses birokrasi, serta memastikan bantuan lebih cepat dan tepat diterima masyarakat," kata Teguh.

Ia menambahkan Ditjen Dukcapil juga terus memperkuat kesiapan infrastruktur melalui pengembangan IKD, teknologi liveness detection, peningkatan keamanan siber, serta penguatan server dan jaringan komunikasi data sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai keberhasilan digitalisasi Perlinsos harus dibarengi dengan pembaruan data kependudukan secara berkelanjutan di daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah dan Dinas Dukcapil memiliki peran penting dalam memastikan perubahan data keluarga, kelahiran, hingga kematian tercatat secara real time sehingga basis data kependudukan selalu mutakhir.

"Pemerintah daerah dan Dukcapil harus memastikan pembaruan data keluarga dan data kematian berjalan secara real time. Masyarakat juga perlu mengaktifkan IKD dan memastikan seluruh data keluarganya telah padan di Dukcapil agar hak-haknya dapat terpenuhi," ujar Aria.

Ia menambahkan pelayanan jemput bola menjadi strategi penting untuk menjangkau masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh layanan administrasi kependudukan, terutama kelompok rentan di berbagai daerah.

Aria menegaskan Komisi II DPR RI akan terus mengawal penguatan administrasi kependudukan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas Dukcapil daerah, perlindungan data pribadi, serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian agar hasil pemadanan data menjadi dasar utama penyaluran bantuan sosial.