8 hours ago
6
Jakarta, VIVA – Rapat Paripurna Ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 resmi menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia. Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional sekaligus menandai kehadiran kapal induk pertama bagi Indonesia.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/2026), setelah Komisi I DPR RI menyampaikan hasil pembahasan terkait usulan penerimaan hibah kapal induk tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat.
"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas persetujuan penerimaan hibah satu unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia dapat kita setujui?" tanya Puan.
"Setuju," jawab para anggota DPR secara serempak.
Hibah Bernilai Lebih dari 54 Juta Euro
Dalam laporan yang disampaikan kepada Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menjelaskan bahwa nilai hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi mencapai 54.022.426,67 euro.
Menurut Budisatrio, penerimaan hibah dari luar negeri merupakan langkah strategis yang berkaitan langsung dengan penguatan kedaulatan negara, sehingga proses pembahasannya dilakukan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia mengatakan Komisi I DPR RI telah menggelar rapat kerja bersama pemerintah pada Senin (20/7/2026) untuk membahas rencana penerimaan kapal induk tersebut.
Dalam rapat itu, pemerintah memaparkan berbagai aspek terkait hibah, termasuk kesiapan operasional dan manfaat strategis bagi pertahanan nasional.
"Setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah dan pandangan substansial dari seluruh fraksi maka dengan segenap pertimbangan strategis, Komisi I DPR secara bulat dan sepakat menyetujui penerimaan hibah," kata Budisatrio.
Komisi I Tekankan Penyesuaian Doktrin Pertahanan
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Sebelum persetujuan diberikan, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengingatkan bahwa kehadiran kapal induk pertama Indonesia harus diikuti dengan penyesuaian doktrin pertahanan yang matang.
Menurutnya, keberadaan kapal induk memerlukan konsep operasi yang tepat agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan pertahanan nasional.
Halaman Selanjutnya
Selain itu, Komisi I DPR juga menekankan pentingnya proses alih pengetahuan dan teknologi militer dari Italia kepada Indonesia.
