Golkar Bakal Gelar Bimtek di Batam, RUU Pemilu Jadi Fokus Pembahasan Utama

2 days ago 12

Kamis, 17 September 2026 - 21:31 WIB

Jakarta, VIVA – Menjelang pembahasan revisi Undang-undang tentang pemilu Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Sumatera bagian Utara tanggal 18-20 September 2026 di Kota Batam Kepulauan Riau. 

Ketua Panitia Penyelenggara, Hakim Kamarudin mengatakan para peserta yang hadir yakni anggota DPR RI Dapil Sumatra Bagian Utara, anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota dari  Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Acara ini rencananya akan dibuka oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Partai Golkar sengaja menggelar  acara ini di daerah karena ingin mendekatkan diri dengan aspirasi daerah. Kami ingin mencari masukan dari anggota DPRD yang merupakan ujung tombak penampung aspirasi. Masukan daerah sangat kami butuhkan menyangkut RUU Pemilu dan internal organisasi," kata Hakim Kamarudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 September 2026.

Menurut Hakim, materi-materi yang diberikan selain masalah internal organisasi, juga akan terkait bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. 

"DPP Partai Golkar mengintruksikan kepada seluruh anggota DPR RI dan DPRD menjalankan peran, fungsinya serta kiprahnya di parlemen dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tegas Wakil Sekretaris Jendral Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar itu.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana, Riyono Asnan menambahkan seluruh acara yang digelar oleh Golkar di instruksikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar dilaksanakan di daerah. 

"Panitia memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk menyampaikan aspirasinya terkait pembahasan revisi undang-undang pemilu. DPP Partai Golkar menginginkan RUU Pemilu yg akan diperjuangkan oleh Fraksi Golkar DPR RI adalah cerminan aspirasi daerah. Bagaimanapun juga anggota DPRD adalah ujung tombak partai, yg dekat dengan akar rumput, harus kita dengar masukannya terkait RUU Pemilu," kata Riyono.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Riyono mengatakan Partai Golkar telah melakukan kajian terkait pembahasan revisi undang-undang pemilu. 

"Terkait sistem pemilu yang dianggap berbiaya mahal kami sudah mempunyai beberapa opsi. Opsi ini yang nantinya akan dibahas untuk mendapatkan masukan dari daerah-daerah. Opsi dan solusi ini bukan berarti kami ingin kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup. Kami membuka beberapa opsi sistem pemilu, yang kompatibel dengan sistem presidensil," ujar Riyono.

Halaman Selanjutnya

Ia mengatakan pembahasan lain salah satunya terkait aturan ambang batas fraksi, apakah perlu diatur sedemikian rupa agar proses pengambilan keputusan di parlemen efektif. 

Halaman Selanjutnya

Read Entire Article
Sindikasi | Jateng | Apps |