Golkar Respons Kritikan Rapat RUU TNI di Hotel Mewah: Full Maraton Siang Malam

• 

• Berita

• Politik

Senin, 17 Maret 2025 - 07:10 WIB

Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji merespons kritikan masyarakat terkait pembahasan rapat panitia kerja (Panja) revisi UU TNI yang digelar di hotel mewah. Adapun rapat itu berlangsung sejak Jumat, 14 Maret hingga Sabtu, 15 Maret 2025. Bahkan, rapat dilakukan secara diam-diam dan tertutup.

Sarmuji menilai, pembahasan rapat Panja RUU TNI digelar di hotel lantaran pelaksanaannya yang full maraton dari siang hingga malam.

"Itu kegiatan di hotel, di luar kantor kalau diperlukan saja misalkan sangat intens. Tapi, bisa ditanyakan ke Sekjen, mungkin karena full maraton siang malam, enggak mungkin diadakan di kantor dan diadakan di luar kantor. Tapi, sepanjang bisa di kantor, selama ini di kantor," ujar Sarmuji kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dikutip Senin, 17 Maret 2025.

Di sisi lain, Sarmuji menganggap kritikan masyarakat terhadap RUU TNI merupakan hal yang wajar. Namun, ia meminta segala masukan dan kritikan harus disampaikan dengan cara yang baik.

"Ya aspirasi masyarakat kita hargai, ya, tapi tolong disalurkan dengan cara cara yang tepat," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan rapat panitia kerja (Panja) Komisi I DPR RI membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Indra mengatakan bahwa pelaksanaan rapat panja yang digelar di hotel tersebut sudah atas izin pimpinan DPR dan juga sesuai dengan tata tertib sebagaimana dalam Pasal 254.

“Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di gedung DPR,” kata Indra kepada wartawan seperti dikutip, Minggu 16 Maret 2025.

Indra menuturkan, pihak dari sekretariat DPR sudah melakukan penjajakan terhadap beberapa hotel untuk ketersediaan dijadikan tempat penyelenggaraan rapat panja tersebut.

Selain itu, Indra melanjutkan, pemilihan hotel untuk dijadikan tempat rapat panja Rancangan Undang-undang (RUU) TNI itu diutamakan yang memiliki kerja sama government rate dengan harga yang terjangkau.

“Jadi itu pertimbangannya dan itu sudah prosedur-prosedur itu sudah kita lakukan, karena ini memang rapat-rapat tentu, karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat,” kata Indra.

Indra mengaku DPR masih memiliki 50 persen anggaran untuk kegiatan seperti revisi Undang-undang (UU ) yang strategis. Meski, kata dia, DPR terkena pemotongan anggaran imbas kebijakan efisiensi dari pemerintah.

“Kita masih punya anggaran yang 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR gitu ya. Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi yang harus diselesaikan dengan format konsinyir gitu," ujarnya.