2 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan dukungannya terhadap wacana pengendalian penggunaan akun media sosial melalui satu orang satu akun medsos. Namun demikin, Sarmuji mengusulkan opsi lain selain pembatasan hanya satu akun, yaitu melalui pengendalian sim card.
“Itu usulan yang bisa dikaji. Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah pengendalian di hulu, yaitu di SIM Card-nya. Tujuannya untuk lebih mudah mendeteksi siapa pemilik akunnya,” ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa, 16 September 2025.
Menurutnya, langkah pengendalian lewat SIM Card akan memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendorong akuntabilitas pemilik akun. “Dengan mengendalikan SIM Card, bisa ditelusuri pemilik akunnya. Jadi penggunaan akun bisa lebih bertanggung jawab, tidak membuat akun untuk tujuan buruk karena bisa ketahuan,” tegasnya.
Sarmuji juga menekankan bahwa pembatasan akun tetap penting, namun mekanismenya harus dilakukan melalui SIM Card. Ia menilai, secara praktis satu orang bisa saja memiliki dua akun, misalnya untuk kebutuhan bisnis dan personal, tetapi tetap bisa dipastikan berasal dari satu identitas yang sama.
“Pembatasan akun kita dukung, tetapi caranya dengan pembatasan SIM Card. Bisa jadi satu orang punya dua akun: satu untuk bisnis, satu untuk personal—tetapi tetap satu orang,” katanya.
Sekretaris Jenderal Partaoi Golkar itu menambahkan, pendekatan ini juga lebih realistis diterapkan tanpa menimbulkan resistensi berlebihan dari masyarakat.
“Kalau langsung membatasi akun, orang bisa menilai itu membatasi kebebasan berpendapat. Tapi kalau pengendalian dilakukan lewat SIM Card, sifatnya lebih administratif, lebih mudah dipahami logikanya, dan justru memperkuat tanggung jawab di dunia digital,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara menjaga ruang digital yang sehat dengan tetap melindungi hak-hak warga negara. “Kebijakan ini harus tetap melindungi hak warga. Yang kita perlukan adalah mekanisme yang mendorong penggunaan media sosial secara sehat, aman, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dengan demikian, kata legislator dari Jawa Timur itu, pemerintah maupun DPR perlu mengkaji secara komprehensif pilihan kebijakan yang bisa diterapkan. Golkar berpandangan, setiap langkah regulasi di ruang digital harus bisa melindungi masyarakat dari sisi keamanan, tapi sekaligus tidak mengurangi ruang kebebasan yang memang dijamin oleh konstitusi.
“Sekarang tersedia opsi, silakan dipilih yang terbaik,” pungkas Sarmuji.
Usulan Satu Orang Satu Akun Medsos
Sejumlah anggota DPR mendorong adanya aturan larangan akun ganda di media sosial. Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai kepemilikan banyak akun rawan disalahgunakan hingga menimbulkan keresahan publik. Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi yang menekankan perlunya pembatasan agar penggunaan media sosial lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Bambang bahkan menyinggung praktik di Swiss, yang disebutnya membatasi satu nomor ponsel untuk berbagai layanan, meski belum ada aturan resmi terkait kepemilikan akun di negara tersebut. Ia menilai akun anonim maupun buzzer sering memprovokasi isu sensitif, menyesatkan opini publik, hingga merusak kualitas demokrasi. Karena itu, ia mengusulkan konsep single account, di mana setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun media sosial.
Menurut Bambang, derasnya arus informasi di media sosial kerap dimanfaatkan untuk framing negatif terhadap individu maupun lembaga. Hal ini juga berpengaruh pada munculnya figur-figur yang sebenarnya tidak memenuhi syarat namun populer karena manipulasi isu. Pembatasan akun dianggap bisa mengurangi dampak negatif sekaligus menjaga ruang publik digital tetap sehat.
Merespons usulan itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penerapan aturan satu orang satu akun media sosial. Opsi ini dipertimbangkan sejalan dengan program Satu Data Indonesia, sekaligus menjadi solusi untuk mencegah penipuan digital, memudahkan pengawasan ruang daring, serta mengurangi penyebaran misinformasi dan hoaks
Halaman Selanjutnya
Dengan demikian, kata legislator dari Jawa Timur itu, pemerintah maupun DPR perlu mengkaji secara komprehensif pilihan kebijakan yang bisa diterapkan. Golkar berpandangan, setiap langkah regulasi di ruang digital harus bisa melindungi masyarakat dari sisi keamanan, tapi sekaligus tidak mengurangi ruang kebebasan yang memang dijamin oleh konstitusi.
