Hampir Tembus Rp 10.000 Triliun, Utang Pemerintah Naik Rp 282 Triliun dalam 3 Bulan

• 

• Bisnis

Jumat, 8 Mei 2026 - 16:32 WIB

Jakarta, VIVA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyampaikan, posisi utang pemerintah per akhir Maret 2026 mencapai sebesar Rp 9.920,42 triliun, atau setara 40,75 Persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dilansir dari laman website resmi DJPPR, jumlah itu tercatat naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir pada Desember 2025, yang sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Namun, meskipun naik dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang setara 40,46 persen PDB, tapi angka itu masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang sebesar 60 persen PDB.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," sebagaimana dikutip dari website DJPPR, Jumat, 8 Mei 2026.

DJPPR merinci bahwa utang tersebut mencakup dua jenis utang, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. 

Mayoritas utang pemerintah per akhir Maret 2026 didominasi oleh instrumen SBN yakni Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen, dan sisanya adalah pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rasio utang mencapai kisaran 40 persen terhadap PDB itu antara lain turut disebabkan oleh faktor dari tekanan perlambatan ekonomi, yang sempat terjadi pada tahun 2025 lalu.

Saat itu, langkah pemerintah untuk menambah utang dilakukan sebagai strategi menjaga stabilitas ekonomi, agar tidak terjerumus ke krisis yang lebih dalam.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya," ujarnya.