Iran Peringatkan "Project Freedom" Trump di Selat Hormuz Pelanggaran Gencatan Senjata

• 

• Berita

• International

Senin, 4 Mei 2026 - 14:48 WIB

VIVA – Iran memperingatkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata, sekaligus menolak peran "Project Freedom" yang diusulkan Washington di jalur perairan tersebut.

Ibrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, mengatakan bahwa "setiap campur tangan Amerika dalam rezim maritim baru di Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata."

Dalam unggahannya di platform X,  anggota parlemen senior Iran itu menolak gagasan bahwa jalur perairan tersebut dapat dikendalikan oleh Washington. Ia menyatakan bahwa Selat Hormuz dan Teluk Persia “tidak akan dikelola oleh unggahan khayalan Trump.”

"Tidak ada yang akan mempercayai skenario saling menyalahkan," tambahnya.

Pernyataan itu muncul setelah komentar Presiden AS Donald Trump, Minggu, bahwa Washington akan mengambil langkah untuk memandu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz agar keluar dari jalur perairan terbatas, sebagai bagian dari "Project Freedom".

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut langkah tersebut sebagai "gestur kemanusiaan" yang ditujukan untuk membantu negara-negara netral yang tidak terlibat dalam perang AS-Israel melawan Iran.

"Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara tersebut bahwa kami akan memandu kapal mereka keluar dengan aman dari jalur perairan terbatas ini," tulisnya.

Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command (CENTCOM), Minggu, 3 Mei 2026, menyatakan pasukannya akan "mendukung kapal dagang yang ingin melintas secara bebas| di Selat Hormuz dalam kerangka inisiatif Presiden AS Donald Trump yang disebut "Project Freedom."

Dalam unggahan di platform media sosial X, CENTCOM menyebutkan bahwa pasukannya akan mulai mendukung Project Freedom pada 4 Mei 2026 guna memulihkan kebebasan navigasi bagi pelayaran komersial di Selat Hormuz.

CENTCOM menambahkan bahwa dukungan terhadap kapal dagang yang melintasi selat tersebut akan mencakup kapal perusak berpeluru kendali, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, platform nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer.

"Dukungan kami terhadap misi pertahanan ini sangat penting bagi keamanan kawasan dan perekonomian global, sambil kami tetap mempertahankan blokade laut," kata Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper.