KPK Diingatkan Jaga Komunikasi di Perkara Suap Impor Ditjen Bea Cukai

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 25 Mei 2026 - 21:00 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar menjaga disiplin komunikasi publik dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Spesialis Analisis Kontra Intelijen, Gautama Wiranegara, yang menilai ruang publik mulai bergerak terlalu cepat dibanding proses pembuktian hukum di persidangan.

“Dalam perkara sebesar ini, Ketua KPK idealnya menjaga disiplin pembuktian, menjaga keseimbangan informasi, dan memastikan seluruh komunikasi publik tetap sesuai fakta persidangan,” kata Gautama, dikutip Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Gautama, persoalan muncul ketika istilah “pendalaman” yang disampaikan kepada publik kemudian diterjemahkan lebih jauh sebagai indikasi keterlibatan final.

Padahal sidang perkara dugaan suap impor PT Blueray Cargo disebut baru memasuki tahap awal dan belum seluruh alat bukti diuji di ruang pengadilan.

Ia mengaku khawatir publik mulai diarahkan pada kesimpulan yang melampaui fakta persidangan.

“Bukan malah ikut berselancar di ruang opini atau membangun persepsi yang melampaui fakta sidang,” ujarnya.

Dalam perspektif kontra intelijen, kondisi itu disebut narrative orchestration, yakni ketika opini publik dibangun lebih cepat daripada konstruksi pembuktian.

Gautama menilai pola seperti itu berpotensi menggeser fokus perkara dari pembuktian hukum menuju pembentukan persepsi.

Menurutnya, lembaga penegak hukum semestinya tetap berdiri di atas alat bukti dan proses pembuktian, bukan tekanan opini.

“Karena KPK bukan lembaga komentator. KPK adalah lembaga penegak hukum,” tegasnya.

Ia mengingatkan, perkara besar selalu menghadirkan godaan membangun persepsi. Namun negara hukum, kata dia, tidak boleh bergerak lebih cepat daripada fakta.