Kawal Kasus Main Hakim Sendiri di Tabanan, KemenHAM Dorong Penyelesaian Konflik Berbasis Prinsip HAM

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 31 Juli 2026 - 22:52 WIB

VIVA – Seorang pria berinisial KD menjadi korban pengeroyokan usai diduga adanya aksi main hakim sendiri oleh warga di Tabanan, Bali.

Insiden ini terjadi di wilayah Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat (24/7/2026) dini hari.

Korban mengalami pengeroyokan oleh warga lantaran diduga mencuri ayam aduan milik warga yang senilai jutaan rupiah.

Guna menindaklanjuti penanganan kasus tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI menerjunkan tim untuk melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Tabanan dan Buleleng, Bali.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong penyelesaian masalah yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Agenda peninjauan yang dipimpin Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta, ini dipusatkan di dua titik, yakni Desa Batunya (Kecamatan Baturiti, Tabanan) dan Desa Sidatapa (Buleleng).

Selama di lokasi, rombongan menggelar dialog bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, warga, hingga keluarga korban guna mempertegas pentingnya perlindungan hak hidup, penyelesaian sengketa secara damai, penegakan hukum yang adil, serta pencegahan tindakan main hakim sendiri.

Adapun dalam rangkaian kunjungan tersebut, tim KemenHAM berdiskusi dengan Camat Baturiti dan Sekdes Batunya saat menyambangi Tabanan, lalu melanjutkan tatap muka bersama keluarga korban serta aparat desa setempat sewaktu berada di Buleleng.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog, menjaga persaudaraan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam menyelesaikan setiap persoalan," kata Thomas.

Ia menegaskan bahwa KemenHAM konsisten mengedepankan langkah pencegahan konflik melalui edukasi HAM serta perkuatan sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat guna mencegah berulangnya insiden serupa.

Di sisi lain, jajaran pemerintah desa di kedua daerah tersebut juga diimbau untuk saling berkolaborasi dalam memupuk kesadaran warga terkait pentingnya menghargai hak asasi manusia.

"Kementerian HAM mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama bahwa setiap perbedaan atau perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan kekerasan," ujarnya.

Thomas menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat kemanusiaan merupakan fondasi paling mendasar dalam merawat persatuan serta menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat.