Kebocoran Impor Dinilai sebagai Ancaman Sistemik ke Penerimaan Negara, Simak Penjelasannya

• 

• Bisnis

Senin, 4 Mei 2026 - 14:52 WIB

Jakarta, VIVA – Kasus skandal suap dan impor ilegal yang melibatkan perusahaan jasa impor barang, Blueray Cargo dan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia pada awal 2026 lalu, dinilai sebagai ancaman sistemik terhadap keuangan negara dan bukan hanya sekadar pelanggaran individu.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus menegaskan, manipulasi parameter dalam sistem impor, berpotensi membuka kebocoran penerimaan negara dalam skala besar. Dengan nilai impor Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah, risiko kerugian menjadi sangat signifikan.

“Bila kebocoran akibat manipulasi parameter hanya sepersekian kecil saja, potensi penerimaan yang hilang bisa mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah,” kata Iskandar dalam keterangannya, Senin, 4 Mei 2026.

Dia mengatakan, manipulasi parameter dapat menyebabkan berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari undervaluation, salah klasifikasi, hingga lolosnya barang ilegal. Masalahnya semakin kompleks, karena sistem targeting sangat bergantung pada kualitas data yang diolah.

BPK sebelumnya telah menemukan bahwa validasi data impor dalam sistem CEISA belum menjamin akurasi. Nilai pabean bahkan ditemukan tidak wajar dalam sejumlah transaksi impor.

“Kalau validasi data impor lemah, maka rule set targeting bekerja di atas data yang berisiko cacat,” ujar Iskandar.

Artinya, sistem digital tidak hanya gagal mendeteksi penyimpangan, tetapi juga berpotensi memperkuatnya. Dalam kondisi tersebut, negara tidak hanya kehilangan potensi penerimaan, tetapi juga kehilangan kendali atas arus barang. iskandar menilai, kelemahan ini menjadikan sistem pengawasan rentan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

“Kalau jejak perubahan parameter tidak kuat atau tidak pernah diaudit, negara dalam bahaya,” kata Iskandar.

Karenanya, Dia menekankan pentingnya audit investigatif menyeluruh terhadap sistem rule set targeting. Tanpa pembenahan, kebocoran akan terus terjadi secara sistematis.

"Dan pada akhirnya, negara hanya menjadi korban dari sistem yang dibangunnya sendiri," ujarnya.