Ketua DPRD Jambi M. Hafiz Fattah Dukung Pembentukan Pansus BBM dan Gas Subsidi

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 27 Juli 2026 - 21:14 WIB

Jambi, VIVA – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah beserta Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza serta anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi Mahdan, menerima unjuk rasa sekaligus audiensi masyarakat terkait penyaluran BBM dan gas subsidi di Jambi.

Dalam diskusi, Hafiz janji akan melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan mekanisme penyaluran berjalan sesuai aturan dan jika pihak SPBU melakukan pelanggaran, pihak DPRD akan melakukan ketegasan.

"Pihak SPBU sudah saya telfon dan  Berdasarkan keterangan pengawas SPBU mobil yang datang mengisi BBM subsidi menggunakan barcode sudah dicocokan dengan nopol,"jelasnya senin, 27 juli 2026.

Aspirasi yang disampaikan massa meliputi dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi dan laporan terkait dugaan penyalahgunaan tersebut telah diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

"Sudah dilaporkan ke Polda Jambi dan dari perkembangan, pihak operator pun sudah dipanggil dan tinggal menunggu hasilnya,"terangnya.

Ia menyebutkan, usulan penghapusan sistem barcode bagi kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi, hingga penjualan gas Elpiji 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akan ditindak lanjuti dan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal penyaluran subsidi agar tepat sasaran.

"Kalau komisi ll ingin menyetujui pembentukan Pansus untuk penyaluran subsidi dan gas subsidi, saya orang pertama yang menyetujuinya, karena ini sudah menjadi keresahan masyarakat dan penyalur BBM,"tegasnya.

Tingginya harga jual Elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah yang melebihi HET, DPRD Provinsi Jambi tentunya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi distribusi BBM dan gas subsidi di Provinsi Jambi dan persoalan ini sudah dibicarakan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengingat kewenangan pengaturan kuota dan distribusi berada di lembaga tersebut.

“DPRD sudah kasih tau ke BPH Migas, dan DPRD akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat terkait distribusi energi bersubsidi sekaligus pengawasan ketat," katanya. (LAN)