13 hours ago
4
Bogor, VIVA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diminta meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Bogor, Mulyadi, menilai langkah tersebut menimbulkan keresahan luas di masyarakat dan berdampak besar terhadap roda ekonomi lokal.
“Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” kata dia dikutip Jumat, 17 Oktober 2025.
Dia menegaskan, Puncak merupakan kawasan dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata dan jasa. Kebijakan penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata, kata dia, telah memukul ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata.
"Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan pendapatan mereka (omset) juga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, omset turun sampai 50–80 persen," ujar dia.
Mulyadi mengatakan dirinya sudah melaporkan kondisi tersebut kepada pimpinan DPR, Komisi terkait, hingga pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH untuk meminta agar kebijakan penutupan dikaji kembali.
"Saya sudah bicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” tutur Mulyadi.
Menurut dia, pemerintah seharusnya bersikap adil dengan membina pelaku usaha yang memiliki izin resmi, bukan justru menutup seluruhnya tanpa melihat konteks.
"Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD," ujarnya.
Ia menambahkan, banyak warga kini kehilangan mata pencaharian, sementara sebagian lain tidak bisa mencari pekerjaan baru karena keterbatasan pendidikan. Mulyadi mengingatkan bahwa Puncak adalah ikon wisata nasional yang harus dijaga, bukan justru dipukul mundur dengan kebijakan yang tidak terukur.
"Pemerintah jangan membuat keputusan yang bikin gaduh. Kalau niatnya mengabdi, ayo duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata dianggap musuh,” kata Mulyadi
Halaman Selanjutnya
Ia juga mengaku telah membuka posko aspirasi masyarakat di beberapa titik untuk menampung keluhan warga agar situasi tidak memanas. Sebagai wakil rakyat dari Bogor, Mulyadi menegaskan dukungannya terhadap investasi yang berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah, selama tidak melanggar aturan dan tetap menjaga lingkungan.
