Jakarta, VIVA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas dugaan praktik mafia beras yang dinilai merugikan masyarakat dan negara.
Pernyataan dukungan itu disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Ali Hanafia setelah menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertanian di kediaman Amran Sulaiman, Minggu, 2 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan untuk membahas perkembangan sektor pertanian nasional.
Dalam pertemuan itu, Ali mengatakan Menteri Amran memaparkan sejumlah capaian pemerintah di bidang pertanian, termasuk klaim keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras setelah sebelumnya bergantung pada impor.
Menurut Ali, capaian tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memastikan tata kelola pangan berjalan secara transparan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Keberhasilan swasembada beras merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, di tengah capaian tersebut masih ada oknum yang memainkan tata niaga beras demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan masyarakat,” kata Ali Hanafiah, dikutip Minggu, 2 Agustus 2026.
Ia menilai dugaan praktik mafia beras dapat memengaruhi harga pangan dan membebani masyarakat. Ali menyebut praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia pangan yang mempermainkan kebutuhan pokok masyarakat,” katanya.
KNPI pun menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah, termasuk langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan maupun penyimpangan dalam tata niaga beras.
“KNPI berada di belakang Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertanian. Kami mendukung langkah penegakan hukum terhadap mafia beras maupun mafia lain yang merusak sektor pertanian,” ujar Ali.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ali menegaskan KNPI siap mengawal kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pangan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“KNPI siap berada di garda terdepan mendukung pemberantasan mafia beras demi menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi kepentingan rakyat,” pungkasnya.
80 Persen Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar dan Lebih Mahal, Amran: Itu Penipuan
Mentan Amran menemukan sekitar 80 persen beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel dari berbagai daerah.
VIVA.co.id
31 Juli 2026

6 hours ago
2












