Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya penggunaan rekening nomine atau rekening yang dibuka menggunakan nama pihak lain dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Modus tersebut diduga digunakan untuk menampung aliran dana sebelum akhirnya didistribusikan dan rekening ditutup.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan praktik penggunaan rekening nomine ditemukan dalam proses penyidikan perkara yang saat ini tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Betul. Jadi, memang para oknum ini menggunakan beberapa rekening nomine,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Nama OB hingga Pegawai Pemkab Dipakai
Menurut KPK, rekening-rekening tersebut tidak hanya menggunakan identitas pihak tertentu, tetapi juga melibatkan sejumlah orang yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Budi mengungkapkan bahwa rekening penampungan tersebut ada yang menggunakan nama pramukantor atau office boy (OB), serta beberapa pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
“Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, dan ada juga yang menggunakan rekening-rekening lainnya,” ujarnya.
Penggunaan rekening atas nama pihak lain ini diduga menjadi salah satu cara untuk menyamarkan aliran dana yang berkaitan dengan perkara yang sedang diusut KPK.
Rekening Dibuka, Dipakai Menampung Uang, Lalu Ditutup
Lebih lanjut, KPK mengungkap modus yang digunakan dalam praktik rekening nomine tersebut. Berdasarkan temuan penyidik, rekening-rekening itu dibuka khusus untuk menampung sejumlah dana dalam periode tertentu.
Setelah dana yang masuk didistribusikan atau saldo rekening habis digunakan, rekening tersebut kemudian ditutup. Selanjutnya, pelaku diduga kembali membuka rekening baru dengan pola yang sama.
“Artinya, membuka rekening untuk penampungan, dan ketika rekening itu sudah habis atau didistribusikan, kemudian buka lagi dengan rekening baru,” kata Budi.
Pola tersebut diduga dilakukan berulang kali untuk menghindari deteksi dan menyulitkan pelacakan aliran dana oleh aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
OTT di Sumsel dan Jakarta
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Sumatera Selatan dan Jakarta. Pada Senin, 8 Juni 2026, KPK mengumumkan telah mengamankan 10 orang dalam operasi tersebut.
Halaman Selanjutnya
Mereka terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang dari pihak swasta.

1 day ago
2















