Krisis Iklim kian Nyata, Saatnya Indonesia 'Bersih-bersih' Lingkungan

• 

• Lifestyle

• Digilife

Minggu, 24 Mei 2026 - 09:04 WIB

Jakarta, VIVA – Di tengah ancaman krisis iklim global, kepunahan spesies massal dan degradasi habitat, Indonesia memperkuat posisinya dalam agenda global keanekaragaman hayati. Sebagai salah satu negara biodiversitas besar dan negara kepulauan, Indonesia juga penyangga keseimbangan ekologis Bumi.

Dari bentang hutan hujan tropis, lahan gambut, mangrove, hingga keindahan terumbu karang menjadikan ekosistem yang Indonesia miliki tidak hanya menopang kehidupan jutaan spesies endemik, tetapi juga membantu mengatur iklim global.

Dengan dukungan penuh Pemerintah Jerman, melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) secara resmi memaparkan lompatan kemajuan capaian konservasi nasional sebagai komitmen pendukung dalam pemenuhan dokumen Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 yang telah resmi diluncurkan pada Agustus 2024, sekaligus pijakan kokoh menuju Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (CBD COP 17) di Armenia.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), juga diberi apresiasi oleh KLH/BPLH atas dukungan strategis yang terus memperkuat kapasitas Indonesia dalam menerjemahkan komitmen global menjadi aksi nyata.

Menjelang CBD COP 17, kerja sama Indonesia dengan mitra internasional seperti GIZ dinilai menjadi pondasi penting untuk mendorong praktik pembangunan berbasis nature positive, memperkuat kebijakan tata ruang, dan meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketahanan ekosistem.

Sinergi tersebut menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab global yang membutuhkan sokongan multi-sentris. Kehadiran mitra pembangunan di sektor biodiversitas juga semakin membuktikan keberhasilan Indonesia dalam memobilisasi pemerintah daerah, pelibatan generasi muda, hingga penerapan inovasi bioprospeksi.

Tujuh langkah

"Momentum ini dapat menjadi penguatan aksi nyata dan kolaborasi antara pemerintah dan para mitra seperti GIZ untuk memastikan implementasi berjalan lancar di lapangan," kata Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) juga telah menyiapkan tujuh langkah strategis guna mendukung implementasi IBSAP. Pertama, bentang alam dan tata ruang perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas pembangunan.

Kedua, di tingkat tapak, pemerintah akan memastikan tidak ada lagi praktik pembangunan yang merusak lingkungan serta mendukung upaya pemulihan ekosistem, rehabilitasi lahan kritis, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan harus menjadi gerakan bersama.