Luhut soal Menkeu Purbaya Tolak Danai Family Office: Enggak Ada Urusan dengan APBN

• 

• Bisnis

Jumat, 17 Oktober 2025 - 00:32 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan  pembangunan ‘Family Office’ tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan Luhut merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membiayai pembangunan ’Family Office’ dari APBN. Luhut memastikan ‘Family Office’ tidak ada urusannya dengan APBN.

"Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ," kata Luhut dalam kegiatan “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis,16 Oktober 2025.

Luhut menjelaskan konsep "family office" lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan ‘Family Office’ akan murni menggunakan skema pembiayaan mandiri-swasta dan tak membutuhkan dukungan APBN. ,"Enggak ada urusan dengan APBN," tegasnya

Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada ‘Family Office’. Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

Ia mengaku sudah banyak investor yang menunggu ‘Family Office’ terbentuk lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka. Setidaknya, Luhut menyebut Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

Bangun ‘Family Office’ di Bali

Ketua DEN itu berencana untuk membangun ‘Family office’ di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan. Di kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan ‘Family Office’ di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses ‘Family Office’ di Bali untuk melihat efektivitasnya.

"IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti," ujarnya

Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep ‘Family Office’, Luhut menyatakan bakal menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor. Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke "family office".