Mendagri Tito Akui Sudah Lapor Prabowo soal Marak Kepala Daerah Kena OTT

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 30 Juli 2026 - 16:15 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku dirinya sudah melapor kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Yang jelas saya sudah laporkan (ke Prabowo)," ucap Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Juli 2026.

Tito tidak mengungkap secara gamblang respons Prabowo. Hanya saja, dia menyebut Prabowo mendukung upaya pemberantasan korupsi termasuk yang menyeret para kepala daerah.  

"Iya kan beliau sudah nyampaikan juga berkali-kali. Jangan sampai terjadi korupsi termasuk juga oleh kepala daerah. Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung ya," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Terbaru, lembaga antirasuah menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Rabu, 29 Juli 2026.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut. “Benar," kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 29 Juli 2026.

Penangkapan Anom menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Dengan penangkapan tersebut, jumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK tahun ini bertambah dari 11 menjadi 12 orang.

KPK masih memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

11 Kepala Daerah Sebelumnya Terjaring OTT

Sebelum Anom, KPK telah menangkap 11 kepala daerah dalam OTT sepanjang 2026. Mereka berasal dari sejumlah daerah dengan dugaan perkara yang berbeda, mulai dari pemerasan, suap proyek, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan jual beli jabatan.

Berikut deretan kepala daerah yang terjaring OTT KPK sebelum Anom Widiyantoro:

1. Maidi – Wali Kota Madiun

Maidi menjadi kepala daerah pertama yang terjaring OTT KPK pada 2026. Ia ditangkap pada 19 Januari 2026 dan kemudian menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan imbalan proyek serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

2. Sudewo – Bupati Pati

Pada tanggal yang sama, KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo. Ia terjerat perkara dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa serta dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.