Mendagri Tito Dorong Pemda Percepat Belanja APBD agar Ekonomi Bergerak

• 

• Berita

• Nasional

Senin, 9 Maret 2026 - 22:13 WIB

Tanjungpinang, VIVA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting untuk mendorong peredaran uang di masyarakat sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Tito, belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama ekonomi selain aktivitas sektor swasta.

"Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta," jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).

Belanja Tinggi Dorong Perputaran Ekonomi

Tito menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal adalah ketika pendapatan daerah tinggi dan diikuti realisasi belanja yang juga optimal. Dengan kondisi tersebut, dana yang dimiliki pemerintah dapat segera beredar di masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

Ia pun memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah mampu menjaga keseimbangan tersebut.

Salah satunya adalah Jawa Barat yang tercatat memiliki realisasi pendapatan sebesar 16 persen dengan realisasi belanja mencapai 15 persen.

Sebaliknya, Tito juga menyoroti sejumlah daerah yang memiliki pendapatan tinggi namun belum optimal dalam merealisasikan belanja daerah. Kondisi tersebut menyebabkan dana APBD lebih banyak tersimpan di bank daripada dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak," ujarnya.

Apresiasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Secara khusus, Tito juga mengapresiasi capaian ekonomi di Kepulauan Riau. Ia menilai pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sangat baik karena mampu mencapai 7,89 persen secara year-on-year.

Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,39 persen pada triwulan IV tahun 2025.

Selain itu, tingkat inflasi di Kepulauan Riau juga dinilai tetap terkendali. Pada Februari 2026, inflasi tahunan di provinsi tersebut tercatat sebesar 3,54 persen.

"Ini cukup baik, terkendali. Dan inflasi bulan ke bulannya (Provinsi Kepri) juga cukup baik," pungkasnya.

Melalui percepatan realisasi belanja APBD, pemerintah berharap roda perekonomian di daerah dapat bergerak lebih cepat sekaligus memperkuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (LAN)