Menghadapi Disrupsi Digital dengan Ketahanan Sosial dan Nilai Kebangsaan

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 26 Oktober 2025 - 10:14 WIB

Jakarta, VIVA – Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dunia pada fase disrupsi digital, di mana perubahan sosial, ekonomi, dan budaya terjadi begitu cepat. Tantangan ini menuntut setiap elemen bangsa untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan.

Isu tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam rangkaian Muktamar ke-IX DPP Pengajian Al-Hidayah, yang diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPP Pengajian Al-Hidayah dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Kerja sama ini meliputi penguatan wawasan kebangsaan, nilai ketahanan nasional, serta pemberdayaan masyarakat—khususnya perempuan—dalam menghadapi tantangan era digital.

Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya tahan sosial masyarakat.

“Pengajian Al-Hidayah berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam membangun ketahanan bangsa melalui pendidikan, dakwah, dan penguatan keluarga. Kolaborasi dengan Lemhannas RI akan memperkuat kapasitas kader kami untuk berperan aktif di masyarakat,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Minggu 26 Oktober 2025.

Ia juga menekankan pentingnya membangun jaringan pembelajaran dan pelatihan kebangsaan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan literasi digital bagi kader di seluruh Indonesia. Menurut Hetifah, kemampuan memahami dinamika digital menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan keluarga dan sosial di tengah arus informasi yang semakin kompleks.

Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, dalam seminar nasional bertajuk “Memperkuat Ketahanan Sosial dan Nasional di Tengah Disrupsi Digital”, menegaskan bahwa teknologi tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga potensi kerentanan sosial.

“Disrupsi digital membawa peluang sekaligus tantangan. Masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga, perlu menjadi benteng utama dalam menjaga nilai kebangsaan, moral, dan harmoni sosial,” tuturnya.

Seminar ini menyoroti bahwa disrupsi digital menuntut keseimbangan antara inovasi dan ketahanan nilai. Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan penguatan karakter bangsa.