Jakarta, VIVA – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas menyampaikan, faksi-faksi Palestina telah bersepakat untuk menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada komisi sementara, yang berisikan para teknokrat.
Warga Gaza berjalan di tengah puing reruntuhan bangunan saat gencatan senjata
Usai pertemuan antarfaksi Palestina di Kairo pada Jumat, 24 Oktober 2025, Hamas menjelaskan bahwa mereka juga menyetujui pembentukan komite internasional untuk membangun kembali wilayah kantong itu, yang hancur akibat agresi militer Israel.
"Para peserta pertemuan setuju untuk menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza kepada komisi sementara, yang berisikan para teknokrat setempat," kata Hamas, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.
"Untuk mengelola kehidupan sehari-hari di masa pascaperang melalui kerja sama dengan negara-negara Arab sahabat dan organisasi internasional," ujarnya.
Pertemuan itu juga membahas pembentukan komite internasional yang bertugas mengawasi pendanaan dan pelaksanaan rencana rekonstruksi Gaza.
Faksi-faksi Palestina juga menekankan pentingnya mengadopsi resolusi PBB untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Jalur Gaza guna mengawasi gencatan senjata dengan Israel yang sudah berlaku sejak 10 Oktober lalu.
Berdasarkan kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat, Hamas telah membebaskan seluruh 20 sandera yang masih hidup, yang ditahan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Di lain pihak, Israel membebaskan 1.718 tahanan Palestina dari Gaza dan 250 tahanan Palestina yang menjalani vonis berat.
Saat ini, Hamas tengah mengembalikan jenazah para sandera yang meninggal dalam penahanan kepada Israel.
Menurut kesepakatan, Palestina berkewajiban mengembalikan seluruh 28 jenazah sandera yang tersisa.
Dukung Fatwa ICJ, RI Wajibkan Israel Jamin Bantuan bagi Warga Palestina
Indonesia mendukung fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ), soal kewajiban Israel memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan oleh badan PBB termasuk UNRWA, ke Palestina
VIVA.co.id
26 Oktober 2025

3 hours ago
2









