Kadin Dukung Menkeu Tekan Impor Ilegal Pakaian Bekas, Saleh Husin: Gas Terus Mas Purbaya

• 

• Bisnis

Minggu, 26 Oktober 2025 - 16:44 WIB

Jakarta, VIVA –  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan dukungan atas penindakan praktik impor ilegal pakaian bekas. Hal tersebut bisa memacu kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) domestik.

?Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, langkah Menteri Kuengan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut merupakan bentuk perlindungan yang adil bagi industri TPT. Yang, selama ini dirugikan oleh maraknya peredaran barang bekas impor berharga murah.

?“Dari perspektif dunia usaha, rencana pemerintah untuk menindak impor ilegal pakaian bekas tentunya sangat baik, terutama bagi pelaku industri TPT dalam negeri. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perlindungan yang adil terhadap industri nasional yang selama ini harus bersaing dengan produk pakaian bekas impor berharga murah dan tidak memenuhi standar,” ujar Saleh dikutip dari keterangannya, Minggu, 26 Oktober 2025,

?Menurut Saleh, praktik impor ilegal pakaian bekas selama bertahun-tahun telah menekan harga di pasar domestik dan menggerus keuntungan produsen lokal. Karena itu, penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang patuh terhadap aturan.

?Ia menjelaskan, bagi industri TPT formal, kebijakan ini penting untuk memulihkan permintaan terhadap produk lokal. Dengan berkurangnya banjir barang bekas impor, pasar dalam negeri diharapkan kembali menyerap produk pabrikan nasional

?Dia juga menyoroti tantangan bagi pelaku usaha kecil dan pedagang thrift yang selama ini bergantung pada bisnis pakaian bekas impor. Menurutnya, kebijakan ini perlu dibarengi dengan program transisi yang realistis agar tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar.

?“Dunia usaha kecil menilai bahwa penegakan hukum perlu diimbangi dengan program transisi yang realistis, misalnya bantuan modal, pelatihan produksi atau pemasaran produk lokal, serta kemitraan dengan produsen tekstil dalam negeri. Tanpa langkah pendamping seperti itu, kebijakan pelarangan bisa menimbulkan resistensi sosial dan kehilangan sumber penghidupan bagi ribuan pedagang kecil,” katanya.

?Ia menambahkan, selain aspek penindakan, pemerintah juga perlu memperhatikan daya saing industri tekstil nasional. Faktor seperti harga bahan baku, efisiensi logistik, biaya energi, dan ketersediaan tenaga kerja terampil masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi agar industri lokal mampu bersaing secara sehat di pasar.