Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Daerah Wajib Jadi Tuan di Negeri Sendiri

• 

• Bisnis

Minggu, 26 Oktober 2025 - 14:57 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dalam sektor pertambangan dan hilirisasi.

Dia menilai, daerah harus mendapatkan porsi keekonomian yang signifikan agar masyarakat lokal benar-benar merasakan hasil pembangunan.

Menurut Bahlil, pemerintah berkomitmen mewujudkan hilirisasi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, investor, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak," kata Bahlil, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.

"Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” ujarnya.

Bahlil menekankan, arah hilirisasi ke depan harus mampu menghadirkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Pemerintah, katanya, tidak ingin pembangunan industri hanya menguntungkan segelintir pihak atau terpusat di ibu kota.

Dia mencontohkan, keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan ini bisa menggerakkan ekonomi daerah. Kedua provinsi tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 6 persen.

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ujarnya.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pascatambang. Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Langkah ini diharapkan menjaga keberlangsungan ekonomi di daerah.

Bahlil menegaskan, hilirisasi bukan hanya soal investasi dan pembangunan fisik, tapi juga tentang keadilan ekonomi yang berpihak pada masyarakat daerah.

“Nilai tambahnya harus kembali ke rakyat. Inilah implementasi nyata dari sila kelima Pancasila,” ujarnya.