Menhub: Posko Angkutan Lebaran Terpadu Beroperasi secara Nasional 13-30 Maret 2026

• 

• Bisnis

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:11 WIB

VIVA – Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, telah resmi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026/1447 H di Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Dia menegaskan, posko itu akan menjadi pusat koordinasi nasional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

“Ini adalah posko di mana seluruh stakeholder berkoordinasi, menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan mudik dan arus balik," kata Dudy di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat malam, 13 Maret 2026.

Dia memastikan, posko akan beroperasi secara nasional mulai 13-30 Maret 2026. Dudy mengatakan, pergerakan masyarakat sudah mulai terlihat sejak hari pertama operasional posko, seiring dimulainya masa antisipasi mudik lebih awal.

"Jadi kita mengantisipasi bahwa dari tanggal 13 (Maret) ini sudah mulai ada pergerakan,” ujarnya.

Sejumlah lembaga yang ikut berpartisipasi dalam posko terpadu ini antara lain seperti Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, Jasa Marga, Jasa Raharja, ASDP, serta unsur kementerian dan lembaga terkait. Keterlibatan lintas sektor itu dinilai penting untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi gangguan di lapangan.

Perhatian juga diarahkan ke titik-titik rawan kepadatan, termasuk jalur penyeberangan yang selama musim mudik kerap menjadi fokus pengawasan, seperti Merak dan Ketapang.

Selain itu, pemerintah telah memberlakukan pembatasan operasional kendaraan berat sumbu tiga ke atas untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas bagi para pemudik.

“Jadi kami tidak melarang, tapi kami membatasi untuk kendaraan-kendaraan yang sumbu tiga ke atas,” kata Dudy.

Dia menambahkan, Kemenhub juga akan mengawasi program diskon yang diberikan maskapai maupun operator moda transportasi lainnya. Pengawasan itu dilakukan agar manfaat potongan harga benar-benar dirasakan masyarakat.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran maka kami akan melakukan teguran. Malah kami akan memberikan sanksi apabila program discount tersebut tidak mencapai harapan,” ujarnya.