Mensos Gus Ipul Datangi KPK, Konsultasi soal Pengadaan Sekolah Rakyat

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 8 Mei 2026 - 10:01 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Mei 2026.

Gus Ipul mengatakan, kedatangannya dalam rangka untuk konsultasi dan meminta nasihat terkait perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

"Silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," kata Gus Ipul kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

Dia menuturkan, akan melaporkan secara rinci terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos. Termasuk rencana pengadaan barang dan jasa terkait program Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menekankan, pihaknya tidak ingin program Sekolah Rakyat dikotori oleh praktik korupsi. 

"Kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026. Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," jelas dia. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos) guna mencegah praktik korupsi pada program Sekolah Rakyat.

“Dalam kerangka pencegahan korupsi, KPK tentu terbuka untuk menjadi mitra mitigasi sejak dini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 7 Mei 2026.

Budi menjelaskan, KPK dalam tugas dan fungsi pencegahan juga sedang mengkaji potensi korupsi pada program tersebut.

“Ya, kami akan potret bagaimana kebijakan itu, bagaimana penerapannya di lapangan, bagaimana proses bisnisnya, termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasanya, ya,” tutur dia.

KPK, kata dia, akan melihat proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Seperti penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) hingga proses tendernya. 

“Ini kami mitigasi sejak awal. Jangan sampai kemudian masih ada ruang dan celah untuk para pihak melakukan atau terjadi tindak pidana korupsi,” ungkap Budi.