Menuju Kebijakan Berbasis Data, Diskominfotik DKI Jakarta Siapkan Arah Baru

• 

• Lifestyle

• Digilife

Jumat, 17 April 2026 - 21:14 WIB

Jakarta, VIVA – Pelantikan pejabat baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif. Sektor komunikasi publik dan teknologi informasi menjadi perhatian utama di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Salah satu posisi strategis diisi oleh Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. Penunjukan ini hadir di tengah kebutuhan akan komunikasi publik yang lebih responsif dan berbasis data.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pengisian jabatan dilakukan melalui pendekatan manajemen talenta. “Kami menggunakan manajemen talenta, dan mudah-mudahan ini merupakan pilihan terbaik untuk Jakarta,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses penetapan dilakukan melalui koordinasi bersama jajaran pimpinan daerah. “Kami bertiga; gubernur, wakil gubernur, dan sekda, berkomunikasi untuk menentukan nama-nama terbaik,” katanya.

Selain itu, pelantikan dilakukan secara bertahap guna menjaga kesinambungan pemerintahan. “Terdapat 11 pejabat yang dilantik, dengan waktu efektif yang berbeda agar transisi berjalan baik,” ungkapnya.

Dalam struktur pemerintahan modern, Diskominfotik memiliki peran penting dalam mengelola komunikasi publik dan data. Peran ini semakin krusial seiring meningkatnya kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, dan relevan.

Marulina menilai masa transisi sebelum efektif menjabat menjadi waktu penting untuk konsolidasi internal. “Kami memiliki waktu untuk mempersiapkan secara lebih matang, mulai dari koordinasi lintas OPD hingga penyelarasan kebijakan,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Jumat 17 April 2026.

Ia menegaskan bahwa kesiapan tersebut penting agar program dapat berjalan optimal sejak awal. “Dengan begitu, saat mulai efektif nanti, kami dapat langsung bergerak cepat,” katanya.

Ke depan, pemanfaatan data dan statistik akan menjadi fokus utama dalam mendukung kebijakan. “Pemanfaatan data dan statistik harus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur,” ungkapnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong penerapan kebijakan berbasis bukti di lingkungan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, integrasi layanan digital juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem yang terhubung dinilai mampu mendorong efisiensi sekaligus mempercepat proses pelayanan.