MK Tolak Gugatan Delpedro soal Pasal Penghasutan dan Berita Bohong

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 17 April 2026 - 00:05 WIB

Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan UU Nomor 1 Tahun 2023 terkait pasal penghasutan dan penyebaran hoaks yang diajukan Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen dan staf Lokataru, Muzaffar Salim. 

Ketua MK, Suhartoyo mengatakan gugatan yang diajukan Delpedro cs itu tidak jelas. 

"Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan para Pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta Pusat, Kamis, 16 April 2026.

Sementara itu, Hakim MK Liliek Prisbawono menjelaskan pertimbangan MK dalam putusan ini. Dia menyebut, pada bagian kedudukan hukum, para pemohon hanya menguraikan dengan jelas hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Para pemohon juga tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional berkenaan dengan berlakunya norma Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 264 UU Nomor 1 Tahun 2023.

"Padahal, uraian kerugian hak konstitusional dan hubungan sebab-akibat kausal verbal antara berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian merupakan hak yang esensial dalam menguraikan perihal kerugian atau kerugian hak konstitusional," ucap Liliek.

Liliek menyebut model petitum angka 2 yang diajukan oleh para pemohon merupakan rumusan petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hal inilah, kata Liliek yang membuat MK tidak menerima gugatan tersebut karena tak jelas.

"Lazimnya, jika hendak membatalkan secara keseluruhan suatu norma undang-undang, petitum dirumuskan dengan menyatakan norma undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ungkap dia.

Kata Liliek, model petitum angka 2 para pemohon dinilai sulit dipahami. Dalam hal ini, kata dia, para pemohon tidak jelas meminta penghapusan atau perubahan isi Pasal 246 KUHP.

"Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan pemohon, namun oleh karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo," jelas Liliek.

Sebelumnya diberitakan, Terdakwa kasus demo Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, menguji pasal penghasutan dan penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke Mahkamah Konstitusi.