Sumber : Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasan belum ditetapkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk Muhammadiyah. Dia menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM masih mencari lokasi tambang untuk Muhammadiyah, agar tidak terjadi ketimpangan dengan jatah tambang untuk ormas lain seperti misalnya dengan Nahdlatul Ulama (NU). "Muhammadiyah itu kan kemarin sudah kita dorong, tapi kita lagi mengkaji kembali. Karena yang harus kita kasih itu kan (tambang) yang bagus. Jangan sampai yang jelek," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025. Photo : "Kalau (tambang buat Muhammadiyah) kurang bagus, kan sayanya enggak adil dong. Maka lagi kita carikan yang bagus dulu," ujarnya. Dia mengaku jika sebelumnya Kementerian ESDM telah mendorong Muhammadiyah untuk mengelola eks-tambang Adaro. Namun setelah dicek lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa lokasi tersebut belum memenuhi kriteria optimal. "Karena kita ingin kasihnya (tambang) yang bagus. Karena yang NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," ujarnya. Photo : Diketahui, sebelumnya Muhammadiyah dikabarkan akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. Hal itu sebagaimana Nahdlatul Ulama (NU) yang juga sudah menyelesaikan proses perizinan WIUPK untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC) seluas 26.000 hektare (ha). Pihak Muhammadiyah sendiri sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang, yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin. Halaman Selanjutnya Source : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya Berita Terkait
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
IHSG melemah pada penutupan perdagangan Selasa, 22 Juli 2025. IHSG terkoreksi 0,72 persen atau 53,46 poin ke level 7.344,74. Koreksi imbas investor lakukan ambil untung.
Bahlil menyerahkan dokumen prastudi kelayakan 18 proyek prioritas hilirisasi & ketahanan energi nasional senilai Rp 618,13 triliun, kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Sejumlah indikator positif di semester II-2024 lalu misalnya seperti meredanya tekanan terhadap rupiah, dari Rp 16.421 menjadi Rp 16.162 per dolar AS.
Penerapan digitalisasi dan aplikasi pada berbagai aspek pekerjaan di Kemenkeu, juga turut menjadi latar belakang dilakukannya pengurangan pegawai tersebut.
Terpopuler
Sedang bingung pilih jurusan kuliah? Simak daftar 10 jurusan kuliah yang paling gampang cari kerja di 2025 dan banyak diburu perusahaan besar saat ini.
Cari laptop Rp1 jutaan terbaik 2025? Cek 5 rekomendasi laptop murah baru dan bekas, dari Chromebook hingga Lenovo ThinkPad, cocok juga nih untuk pelajar!
Bitcoin dan Ethereum adalah dua aset kripto terbesar di dunia. Tapi mana yang lebih layak untuk investasi jangka panjang? Cek perbandingan dan peluang cuannya.
Banyak perusahaan menghindari menyebut AI sebagai penyebab PHK. Tapi faktanya, otomatisasi semakin geser peran manusia, terutama di bidang konten dan layanan pelanggan.
IHSG diproyeksi akan meneruskan penguatan pada perdagangan Selasa, 22 Juli 2025. Sebelumnya, IHSG ditutup melonjak sebesar 1,18 persen ke level 7.398,19. Simak!
Selengkapnya Partner
Google Pixel 7 Pro hadir dengan performa cepat, layar OLED 120Hz, dan kamera berkualitas tinggi berkat dukungan Tensor G2 yang canggih. Temukan keungg
Cari aplikasi penghasil uang yang cocok untuk rebahan? Lihat rekomendasi aplikasi terbaik dari murah hingga mahal, untuk pemula hingga profesional.
Sudarwo (38) alias Jarwo, terdakwa kasus pembunuhan Abid Yuliandi Muyafa (38) di kebun jeruk Jalan Ir Soekarno, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, divonis 14 tahun penjara.
Selengkapnya Isu Terkini
Sekretaris LBHAP PP Muhammadiyah Ikhwan Fahrojih
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Muhammadiyah Belum Dapat Jatah Tambang, Bahlil Ungkap Alasannya
[Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di acara 'Energi dan Mineral Forum 2025' di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025]