OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, Dua Kader KPK Ikut Diperiksa

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 4 November 2025 - 22:14 WIB

Jakarta, VIVA – Dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Tata Maulana dan Dani M. Nursalam, menjadi orang yang terakhir tiba di Gedung Merah Putih KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid.

Pewarta di lapangan, Selasa, melaporkan Tata Maulana tiba pada pukul 18.56 WIB dengan mengenakan kaos berwarna merah bata, dan rompi berwarna hijau tentara.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Dani M. Nursalam tiba di Gedung Merah Putih KPK sebelum Tata Maulana.

“Dengan demikian, total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta.

Budi mengungkapkan Tata Maulana merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau, sedangkan Dani M. Nursalam merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

“Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo saat dihubungi ANTARA.

Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.

KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu. (Ant)