Pemerintah Sudah Proses Beli Lahan di Arab Saudi buat Bangun Kampung Haji

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 30 Juli 2025 - 19:43 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tengah memproses pembelian lahan di Makkah, Arab Saudi, untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia.

Rosan seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, menyebut proyek ini sebagai inisiatif Presiden dan menjadi tindak lanjut dari hasil pertemuan langsung antara Presiden dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

"Yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Makkah. Karena itu adalah proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekah, beberapa plot sudah ditawarkan, yang sangat dekat dengan Makkah," katanya.

Ia menjelaskan, perubahan besar mendasari proyek ini, yakni keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk mengubah undang-undang kepemilikan lahan di Makkah.

Untuk pertama kalinya, pihak asing, termasuk Indonesia, kata Rosan, diizinkan memiliki tanah dengan status freehold atau hak milik penuh.

"Undang-undang itu telah mulai diubah dan akan berlaku efektif pada Januari 2026. Ini merupakan respons langsung dari Kerajaan atas permintaan Presiden Prabowo," kata Rosan.

Rosan yang juga CEO Danantara mengatakan pemerintah Indonesia diminta segera mengajukan desain infrastruktur dan rencana pembangunan sebelum Oktober tahun ini.

Lahan yang ditawarkan terdiri atas delapan plot dengan berbagai karakteristik, mulai dari yang datar hingga berbukit, serta ukuran bervariasi dari 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare.

Meski beberapa lokasi masih berpenghuni, Rosan menyatakan bahwa relokasi dan ganti rugi menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Arab Saudi.

"Indonesia hanya akan menerima tanah dalam kondisi 'clean and clear', atau istilahnya 'terima beres'," ujarnya.

Proyek ini, lanjut Rosan, akan dikelola oleh konsorsium yang dipimpin oleh Danantara sebagai lembaga investasi negara dan dapat melibatkan skema pembiayaan gabungan antara pemerintah dan BUMN.

Selain fasilitas pemondokan dan layanan bagi jamaah haji dan umrah, kata Rosan, kawasan Kampung Haji juga dirancang memiliki area komersial. (Ant)