VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta dan Bandung serta menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketuanya.
Pembentukan komite tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," berdasarkan salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 yang dikutip di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2026
Dalam regulasi tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ditetapkan sebagai Ketua Komite, sementara posisi Wakil Ketua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga beranggotakan sejumlah pejabat pemerintah, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Perpres tersebut juga mengatur bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2026 itu ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Mei 2026.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait tengah membahas rencana restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dan mengambil tanggung jawab dalam memastikan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.
AHY juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada penyelesaian restrukturisasi keuangan sebelum melanjutkan pembahasan pengembangan proyek kereta cepat ke wilayah lain.
Wamendagri Ribka Dorong Papua Jemput Program Prioritas Prabowo demi Percepat Pembanguna
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk aktif memanfaatkan berbagai program prioritas pemerintah .
VIVA.co.id
30 Mei 2026

4 hours ago
1















:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3432220/original/050867700_1618724332-hush-naidoo-yo01Z-9HQAw-unsplash.jpg)
![[Kolom Pakar] Dokter Ray Wagiu Basrowi: Peran Ganda Ibu Pekerja di Indonesia](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/4PDT82S2e8pRy0jVWbBaEYUDJaA=/1200x675/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5508439/original/026909700_1771575367-dokter_dan_peneliti_kedokteran_komunitas__Dr._dr._Ray_Wagiu_Basrowi__MKK__FRSPH_.jpeg)