Publik Diminta Tak Sederhanakan Pembangunan Papua dari Satu Sudut Pandang

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:36 WIB

Jakarta, VIVA - Publik diminta tidak buru-buru menghakimi realitas pembangunan di Papua hanya dari satu sudut pandang.

Hal itu diungkap pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana menanggapi kehadiran film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, narasi bahwa Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate merupakan cara pandang yang berbahaya.

“Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara. Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?” tutur dia, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.

Dia menegaskan, negara selama ini justru terus berupaya membangun Papua melalui berbagai kebijakan. Mulai dari dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet.

Ia mengakui pembangunan di Papua belum sepenuhnya sempurna. Namun, menurutnya, tidak adil bila seluruh kerja pembangunan negara di Papua dihapus hanya karena ada kritik terhadap satu proyek tertentu.

“Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun, jalan dibuka, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, sampai internet terus didorong. Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua,” katanya.

Dirinya pun mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu mudah mencurigai setiap agenda pembangunan di Papua. Ia menilai Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan eksploitasi.

Menurutnya, masyarakat Papua juga berhak menikmati kemajuan seperti wilayah lain di Indonesia. Karena itu, setiap pembangunan tidak semestinya langsung dicap sebagai eksploitasi atau kolonialisme.

“Kalau ada investasi masuk disebut eksploitasi. Ada jalan dibangun, dibilang eksploitasi. Ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Harga barang-barang di Papua tetap mahal? Warganya tetap miskin? Kan tidak mau begitu. Papua juga Indonesia, dan masyarakat Papua berhak maju,” katanya.

Ayip menambahkan, selama ini pemerintah pusat sering dikritik bila Papua tertinggal. Namun, ketika pemerintah berupaya serius membangun Papua, muncul pula tudingan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru.