Purbaya Sebut Pencairan Dana Penanganan Pascabencana Sumatera Kerap Terkendala Soal Dokumen

• 

• Bisnis

Senin, 25 Mei 2026 - 17:52 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran Rp 60 triliun yang sebelumnya telah disiapkan pihaknya untuk penanganan pascabencana Sumatera, belum terpakai seluruhnya di tahun ini.

Hal itu diutarakannya saat ditemui usai rapat koordinasi tertutup soal situasi pascabencana Sumatera yang digelar di DPR RI, Senayan, Jakarta.

Purbaya menjelaskan, meski pemanfaatan dana itu terbagi tiga untuk pembangunan aspek-aspek infrastruktur, namun nyatanya terkadang dokumen yang diajukan oleh pihak Kementerian/Lembaga (K/L) tertentu tidak lengkap.

"Dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp 60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini. Karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya," kata Purbaya, Senin, 25 Mei 2026.

Dia memastikan, meski dana Rp 60 triliun itu sudah disiapkan pihaknya, namun pencairannya kadang terkendala soal kelengkapan dokumen yang diajukan para K/L. Sebab, Purbaya menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana baru akan dikeluarkan, begitu dokumen yang diajukan lengkap.

"Jadi approach dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Kalau dulu kan mereka diajukan, terus didiemin. Saya bilang ke Dirjen Anggaran sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap hari di-follow up, ditelepon kementerian/lembaganya kalau kurang dokumennya," ujarnya.

Karenanya, Purbaya memastikan bahwa apabila ada K/L yang tidak bisa menyiapkan dokumennya, maka pihak Kemenkeu akan bergerak langsung guna membantu menyiapkan dokumen yang dimaksud.

"Diharapkan dengan langkah-langkah seperti itu, pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana nasional ini akan lebih cepat. Jadi enggak usah takut. Anggarannya ada," ujarnya.

Sebagai informasi, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera Pemerintah, telah menggelar rapat koordinasi tertutup pada Senin, 25 Mei 2026.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV DPR RI, namun setelahnya Dasco menyatakan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar secara tertutup.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain yakni Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno; Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari; dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.