2 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang telah berlangsung lebih dari sepekan, kini berdampak serius. Presiden AS Donald Trump mulai melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Jumat, 10 Oktober 2025, pemerintah AS menyebut sekitar 4.200 pegawai dari sedikitnya tujuh lembaga telah mulai menerima surat pemutusan hubungan kerja. Langkah ini dikonfirmasi oleh penasihat senior di Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB), Stephen Billy.
Ia menjelaskan bahwa data yang disampaikan saat ini bersifat dinamis dan bisa berubah, karena situasi di lapangan berkembang sangat cepat. Artinya, tidak menutup kemungkinan jumlah pegawai yang dipecat akan bertambah.
Presiden Donald Trump sendiri enggan menyebut angka pasti ketika ditanya wartawan mengenai total korban PHK. Ia hanya mengatakan bahwa jumlahnya “akan sangat banyak” dan menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan politik yang menyebabkan shutdown ini.
Sementara itu, Direktur OMB Russell Vought memastikan bahwa proses pemutusan kerja telah dimulai di beberapa lembaga. Berbagai unggahan di media sosial juga menunjukkan sejumlah pegawai mulai menerima surat resmi pemberhentian.
Daftar Lembaga yang Terkena Dampak
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Melansir dari OPB, Senin, 13 Oktober 2025, berikut lembaga-lembaga pemerintah yang paling terdampak oleh kebijakan ini:
1. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menjadi yang paling besar dengan sekitar 1.100 hingga 1.200 pegawai dipecat. Juru bicara HHS, Andrew Nixon, mengatakan bahwa pemangkasan ini merupakan konsekuensi langsung dari penutupan pemerintahan yang dipimpin oleh Demokrat. Ia menuding pemerintahan Biden telah menciptakan birokrasi yang membengkak, meski HHS sebenarnya sudah lebih dulu mengurangi sekitar 20.000 pegawai melalui pengunduran diri dan pensiun sukarela.
2. Departemen Pendidikan memecat sekitar 466 pegawai. Dua divisi yang terkena dampak adalah Kantor Komunikasi dan Outreach serta Kantor Pendidikan Dasar dan Menengah. Serikat pekerja menuduh langkah ini dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap siswa dan keluarga di berbagai komunitas di seluruh negeri.
3. Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD) memberhentikan sekitar 442 pegawai. Presiden serikat pekerja HUD, Antonio Gaines, menyatakan pihaknya sedang meninjau dampak keputusan tersebut dan mencari nasihat hukum. Menurut pihak HUD, PHK dilakukan untuk menyesuaikan program lembaga dengan prioritas pemerintahan serta anggaran yang tersedia.
Halaman Selanjutnya
4. Departemen Keuangan (Treasury) menjadi lembaga dengan jumlah PHK terbesar kedua setelah HHS, yakni sekitar 1.446 pegawai. Beberapa karyawan di Direktorat Pajak (IRS) melaporkan telah menerima surat pemberitahuan resmi yang menyatakan hari kerja terakhir mereka jatuh pada 9 Desember mendatang.
