Soroti Usulan PT 5 Persen, PBB Minta DPR Tak Asal Patok Tanpa Hitungan Rasional

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 17 September 2026 - 16:39 WIB

Jakarta, VIVA – Wacana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) atau PT menjadi 5 persen yang disuarakan oleh partai-partai koalisi pemerintah di DPR RI mendapat sorotan. Salah satunya dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Pj Ketua Umum PBB, Yuri Kemal Fadlullah, menegaskan ada dua aspek fundamental yang harus dipedomani oleh pembuat undang-undang. 

Aspek pertama adalah kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan adanya perubahan besaran ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.

Berdasarkan putusan tersebut, Yuri mengingatkan bahwa penentuan angka PT tidak bisa lagi hanya bermodalkan kompromi atau kesepakatan politik semata. Angka yang ditetapkan harus memiliki rasio legis dan basis kalkulasi matematis yang jelas guna meminimalisir jutaan suara rakyat yang hangus. 

Yuri membeberkan fakta bahwa pada Pemilu 2019, ada sekitar 13,5 juta suara rakyat yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi DPR. Ironisnya, angka suara terbuang itu melonjak menjadi 17,3 juta pada Pemilu 2024.

“Kalau angka 5 persen yang dipilih, pertanyaannya sederhana: mengapa 5 persen? Apa basis numerikalnya? Harus ada formula dan dasar perhitungan yang dapat menjelaskan bahwa angka tersebut tidak justru memperbesar jumlah suara rakyat yang terbuang karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Penetapan ambang batas tidak boleh berhenti pada kesepakatan mengenai sebuah angka, tetapi harus dapat dijelaskan rasionalitas dan konsekuensi numerikalnya,” ujar Yuri dalam keterangannya, Kamis, 17 September 2026.

Tingginya suara sah yang terbuang ini, lanjut Yuri, harus menjadi landasan pijak utama DPR dalam mendesain ambang batas yang baru. 

“Jadi persoalannya bukan semata-mata apakah ambang batas itu 4 persen atau 5 persen. Yang lebih mendasar adalah dari mana angka tersebut diperoleh. Harus ada basis numerikal yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Kalau suatu angka diterapkan, harus dapat dihitung pula berapa suara rakyat yang berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi akibat penerapan angka tersebut," tutur dia.

Aspek kedua yang menjadi sorotan PBB adalah tawaran solusi konkret. Yuri memahami bahwa niat awal pembatasan PT adalah untuk penyederhanaan dan konsolidasi parlemen agar lebih efektif. 

Namun, tujuan tersebut tidak boleh menumbalkan suara pemilih di daerah pemilihan (dapil) yang secara hitungan matematika sebenarnya berhasil memenangkan kursi.