4 weeks ago
5
Jakarta, VIVA – Upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital kembali menjadi perhatian utama pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk memperketat standar keamanan pada platform gim online di Indonesia melalui kolaborasi strategis bersama asosiasi dan perusahaan gim terkemuka, baik lokal maupun internasional.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menilai bahwa isu keselamatan digital, terutama yang berkaitan dengan game daring, semakin sering menjadi sorotan publik.
Ilustrasi keamanan siber.
Menurutnya, perkembangan pesat industri gim harus diimbangi kebijakan yang tegas namun tetap mendukung inovasi.
“Kondisinya mengharuskan kita bergerak cepat dan terukur. Walaupun begitu, dialog dengan industri tetap harus dibuka agar ekosistem digital kita aman, tanpa menghambat inovasi,” ujar Alexander dikutip VIVA dari Antara Jum’at, 14 November 2025.
Langkah penguatan kolaborasi tersebut disampaikan dalam sebuah audiensi yang dihadiri lebih dari 20 perusahaan dan penerbit gim, termasuk nama-nama besar seperti Tencent, Garena, AGI, Megaxus, Agate, Nintendo, hingga Playstation.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pemahaman terkait perlindungan anak dan penerapan standar keselamatan digital di sektor gim daring.
Para pelaku industri menyatakan apresiasi atas keterbukaan pemerintah, sekaligus menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting seperti klasifikasi usia gim, penguatan sistem moderasi konten, penerapan fitur parental control, serta peningkatan edukasi bagi orang tua tentang penggunaan gim yang sehat.
Alexander menjelaskan bahwa PP TUNAS merupakan dasar hukum utama dalam perlindungan anak di lingkungan digital. Sementara itu, Indonesia Game Rating System (IGRS) berfungsi sebagai panduan teknis dalam klasifikasi gim berdasarkan kelompok usia.
Ia menilai bahwa harmonisasi antara keduanya menjadi langkah krusial demi menciptakan aturan yang jelas, sederhana, dan tidak saling tumpang tindih.
“PP Tunas mengatur standar keamanan minimum, mulai dari verifikasi usia, pembatasan fitur berisiko, hingga pengawasan konten. Semua itu bertujuan menjadikan ruang digital aman dan layak bagi anak,” ucapnya.
Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan yang sama, asosiasi seperti AGI bersama para penerbit gim menyampaikan kesiapan mereka untuk terlibat aktif dalam meningkatkan literasi digital, baik bagi orang tua maupun anak.
