Taiwan Mendekat, China Siapkan 'Lem Perekat'

• 

• Bisnis

Kamis, 16 April 2026 - 20:31 WIB

Jakarta, VIVA - China resmi meluncurkan 10 poin paket insentif ekonomi baru untuk Taiwan. Pengumuman tersebut disampaikan setelah kunjungan enam hari Ketua Partai Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping.

Mengutip situs Russia Today, Kamis, 16 April 2026, ke sepuluh paket insentif ekonomi itu mencakup percepatan pemulihan penuh penerbangan langsung reguler melintasi Selat Taiwan dan memfasilitasi akses produk makanan Taiwan ke pasar China.

Paket tersebut termasuk berbagi pasokan energi dan air dengan Matsu dan Kinmen, pulau-pulau yang dikelola Taiwan yang secara geografis lebih dekat ke China daratan, serta berupaya membangun jembatan untuk menghubungkan keduanya.

Kendati demikian, kunjungan ini telah berulang kali dikecam oleh Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan, sementara Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan telah memperingatkan Cheng bahwa "melanggar batas" selama kunjungan ke China daratan bisa membuatnya masuk penjara.

MAC juga mendesak kehati-hatian terkait pengumuman terbaru Beijing, dengan menyatakan bahwa langkah-langkah serupa telah berulang kali diterapkan dan dihentikan oleh China di masa lalu.

“Pola yang sama kini diulangi. Tanpa perlindungan kelembagaan apapun bagi industri, petani, nelayan Taiwan, atau hak dan kepentingan masyarakat, sehingga langkah-langkah tersebut sangat berisiko,” kata MAC, dalam sebuah pernyataan resminya.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menambahkan jika pertukaran informasi apapun tidak boleh tunduk pada prasyarat politik, dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk manuver politik atau kesepakatan oleh pihak-pihak tertentu.

Cheng tidak gentar. Ia justru mengucapkan terima kasih kepada Xi Jinping atas usulan paket insentif ekonomi tersebut. "Seperti yang saya katakan selama pertemuan bersama Presiden Xi (Jinping), segala sesuatunya harus dilakukan satu per satu," ujarnya.

Taiwan telah menjadi wilayah de facto sejak 1949, ketika pasukan nasionalis China melarikan diri Kepulauan Formosa setelah kalah dalam perang saudara. Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian integral dari wilayahnya di bawah kebijakan Satu China, yang didukung oleh sebagian besar negara anggota PBB.