Uni Eropa Ancam Serbia: Pilih Kami atau Rusia

• 

• Bisnis

Kamis, 16 April 2026 - 21:01 WIB

Jakarta, VIVA - Komisi Uni Eropa (UE) mengancam akan menangguhkan bantuan hibah hingga 1,5 miliar Euro (Rp30,3 triliun) untuk Serbia, kandidat negara anggota UE, jika masih berteman dengan Rusia.

Serbia menerima hibah sebesar 586 juta Euro (Rp11,8 triliun) dari 2021 hingga 2024 sebagai bagian dari bantuan ekonomi yang terkait dengan proses aksesi UE, sementara tambahan Rp30,3 triliun yang tersedia dengan syarat reformasi dapat ditarik kembali, kata Politico, mengutip empat sumber yang berbasis di Brussels, Belgia.

Para birokrat Uni Eropa telah menyebutkan kekhawatiran atas kemunduran demokrasi yang dirasakan di Serbia sebagai alasan utama untuk potensi langkah tersebut. Uni Eropa juga telah lama menekan Beograd untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan blok tersebut, termasuk menerapkan sanksi terhadap Rusia, mitra lama Serbia.

Kebijakan perluasan Uni Eropa semakin memiliki signifikansi geopolitik, dengan para kritikus berpendapat bahwa kemajuan menuju keanggotaan dapat bergantung pada keselarasan dengan prioritas strategis Brussel sama seperti pada reformasi kelembagaan.

Serbia termasuk di antara beberapa negara Balkan Barat yang diberikan status kandidat Uni Eropa pada awal 2010, sekitar waktu Kroasia bergabung dengan blok tersebut, seperti dilansir dari Russia Today, Kamis, 16 April 2026.

Pada 2023, Ukraina, Moldova, dan Georgia juga diberikan status kandidat. Langkah ini secara luas dipandang sebagai sinyal niat Uni Eropa untuk melawan pengaruh Rusia, dan bukan semata-mata sebagai cerminan kesiapan negara-negara tersebut untuk memenuhi standar aksesi.

Ukraina berpendapat bahwa berperang melawan Rusia atas nama Barat memperkuat upayanya untuk menjadi anggota, sebuah posisi yang secara luas didukung oleh kepemimpinan Uni Eropa, meskipun belum ada jadwal aksesi yang jelas yang ditetapkan.

Bahkan, Polandia, pendukung setia Kiev, menentang aksesi cepat bagi Ukraina, dengan alasan berbagai kekhawatiran, seperti gangguan terhadap pasar pertanian bersama Uni Eropa jika petani Ukraina mendapatkan akses penuh.

Reaksi Uni Eropa terhadap perkembangan politik di negara-negara kandidat tampaknya bergantung pada kebijakan luar negeri pemerintah mereka. Di Georgia dan Moldova – yang mengadakan pemilihan parlemen masing-masing pada Oktober 2024 dan September 2024 – kelompok oposisi menuduh adanya penyimpangan, termasuk pembungkaman media yang kritis dan penyalahgunaan kekuasaan negara untuk keuntungan elektoral.