Usai Prabowo Janji Penuhi Kebutuhan KPK, Setyo Budiyanto Langsung Bergerak Inventarisasi SDM dan Anggaran

• 

• Berita

• Nasional

Minggu, 7 Juni 2026 - 15:30 WIB

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap memenuhi kebutuhan lembaga penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Kebutuhan tersebut mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, hingga dukungan pembiayaan kegiatan operasional.

Langkah tersebut merupakan respons atas pernyataan Presiden Prabowo dalam acara Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk KPK.

KPK Mulai Petakan Kebutuhan Internal

Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam merespons komitmen Presiden. Menurutnya, KPK terlebih dahulu perlu melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk memperkuat kinerja lembaga.

"Kami akan menginventarisir kira-kira kebutuhannya apa, apakah dari sumber daya manusia, apakah dari sisi anggaran, pembiayaan kegiatan, dan lain-lain," kata Setyo Budiyanto.

Menurutnya, proses inventarisasi tersebut akan dilakukan melalui pembahasan internal agar kebutuhan yang nantinya disampaikan kepada pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi dan prioritas lembaga.

Setyo menegaskan bahwa setiap usulan harus melalui proses kajian dan evaluasi yang matang sebelum diputuskan.

"Ini tentu memerlukan pembahasan," ujarnya.

Pernyataan Prabowo Dinilai Bukti Keseriusan

Selain menyambut positif dukungan yang disampaikan Presiden, Setyo menilai komitmen tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.

Ia menyebut dukungan Presiden tidak hanya terlihat dari pernyataan yang disampaikan di ruang publik, tetapi juga dari sikap pemerintah yang selama ini memberikan ruang independensi kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Setyo, salah satu indikator penting dari komitmen tersebut adalah tidak adanya intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat.

"Saya yakin bagaimana pernyataan beliau kemudian terbukti dengan beberapa hal. Tidak ada intervensi terhadap aparat penegak hukum, keseriusan, dan banyak hal yang sudah dilakukan," jelasnya.