Usul Pelaksanaan MBG Berbasis Kearifan Lokal, Wapres MADN: Bisa Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

• 

• Berita

• Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 11:02 WIB

Jakarta, VIVA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, dengan segala persoalan yang ada di dalamnya. Program andalan Presiden Prabowo rersebut ditegaksan harus dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Rahmat Nasution Hamka, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan esensi program MBG. Menurutnya, program ini merupakan gagasan besar yang sangat bagus untuk mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, akar masalahnya terletak pada pola pelaksanaan di lapangan yang dinilai belum efektif dan efisien.

Rahmat menilai kecenderungan pengelola, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), yang kerap menyamaratakan formula pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah.

"Bagi saya, kita harus pahami secara lebih mendalam bahwa bahasanya bukan program MBG (yang salah), tapi pelaksanaan daripada MBG itu sendiri yang tidak efektif dan efisien. Sebenarnya program MBG itu sangat bagus dan juga sangat membantu, tinggal hanya bagaimana pelaksanaannya," ujar Rahmat Nasution Hamka dalam keterangannya, Jumat, 12 Juni 2026.

Rahmat mengatakan, pengelola perlu memodifikasi pola eksekusi program MBG agar dampaknya tidak hanya menyasar pada perbaikan gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah. Ia menyarankan agar pelaksanaannya melibatkan ekosistem lokal yang sudah ada di desa-desa.

"Pola-pelaksanaannya itu bisa dimodifikasi dengan cara-cara yang nantinya mungkin lebih bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Mungkin dengan mengaktifkan kantin sekolah, kemudian juga mengaktifkan edukasi ibu PKK, karang taruna di desa-desa, dan segala macam," tuturnya.

Dia menambahkan, keseragaman aturan dari pusat sering kali justru menyulitkan daerah yang memiliki karakteristik berbeda. "Ini yang menurut kami kadang-kadang (pengelola) itu dalam melaksanakan program itu sama, seragam seluruh Indonesia. Padahal di daerah sendiri banyak hal lokal yang bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmat yang juga Ketua KADIN Kalteng ini menjelaskan bahwa setiap desa memiliki potensi pangan yang berbeda-beda. Memaksakan satu standar bahan baku yang sama secara nasional hanya akan membuat biaya pelaksanaan menjadi mahal dan tidak efisien.