3 days ago
6
VIVA – Masyarakat kini semakin menyadari pentingnya akuntabilitas lembaga penegak hukum, terutama setelah insiden demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus dan menelan korban jiwa. Dari hal itu, dihadirkan seminar Internasional bertajuk 'Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional' yang dibuka oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
"Pasca peristiwa 'Agustus Kelabu', masyarakat menunjukkan keberanian lebih tinggi dalam menyampaikan kritik dan aspirasi, menandakan meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan publik terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan sebagai pondasi pemulihan kepercayaan masyarakat," kata Komjen Dedi di Aula Pusdik Binmas Lemdiklat Polri di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Ia menambahkan, rangkaian unjuk rasa yang terjadi pada Agustus hingga September memperlihatkan adanya krisis legitimasi Polri. Menurutnya, situasi itu dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, serta budaya impunitas yang merusak kepercayaan masyarakat.
"Deretan peristiwa unjuk rasa besar di berbagai wilayah pada Agustus–September memperlihatkan puncak krisis legitimasi Polri yang menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi struktural dan kultural. Permasalahan internal yang diidentifikasi meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, maraknya penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang menggerus kepercayaan publik," jelas Komjen Dedi.
Dedi juga mengungkapkan bahwa Polri telah menggandeng berbagai kalangan masyarakat sipil dan akademisi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusinya.
"Kajian dari koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan yang terhimpun dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga orientasi pelayanan publik yang masih bersifat administratif," sambungnya.
Melihat berbagai temuan tersebut, Wakapolri menekankan perlunya reformasi besar-besaran di tubuh Polri dengan fokus pada peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan eksternal yang lebih kuat.
"Evaluasi nasional menempatkan Polri di posisi yang membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal profesionalisme dan akuntabilitas, dengan rekomendasi utama memperkuat pengawasan eksternal dan menurunkan pendekatan represif. Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan integrasi sistem digital untuk memastikan transparansi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya
Sebagai penutup, Wakapolri mengutip prinsip yang dipegang oleh tokoh kepolisian Inggris, Sir Robert Peel.
