Wamendagri Bima Minta DPRD Kawal Transformasi Birokrasi di Daerah

• 

• Berita

• Nasional

Kamis, 16 April 2026 - 18:18 WIB

Magelang, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan aktif mengawal transformasi birokrasi di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Ruang Sudirman, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (16/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menyoroti tantangan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.

“Pimpinan yang terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Selain itu, Bima menekankan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di daerah agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menurutnya, program prioritas nasional tidak hanya harus dijalankan, tetapi juga dipastikan mampu menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Bima menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan transformasi birokrasi dan pelaksanaan program berjalan efektif. Melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan mampu mengawal kebijakan agar tepat sasaran.

“DPRD adalah institusi kunci… palunya ada di Bapak-Ibu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia secara khusus meminta DPRD untuk aktif mengawasi pelaksanaan program prioritas di daerah, mulai dari tata kelola hingga manfaat yang diterima masyarakat. (LAN)